-Tingkatkan Kapasitas Tenaga Medis, Wujudkan Masyarakat Sehat Berkualitas
KENDARINEWS.COM — Sektor kesehatan menjadi salah satu arah kebijakan prioritas bagi Pemkab Buton. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan infrastruktur kesehatan dalam jangkauan masyarakat menjadi parameter keberhasilan pemerintah dalam pelayanan publiknya.
Tahun ini, Pemkab Buton baru saja meresmikan 2 puskesmas bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat ibu kota Pasarwajo. Pertama Puskesmas Lasalimu Selatan, kedua puskesmas Waoleona.
Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Puskesmas Lasalimu Selatan kini berdiri kokoh di Desa Ambuau Togo. Kehadiran unit pelayanan kesehatan itu menambah deret karya nyata sebagai buah perjuangan Bupati Buton La Bakry bersama jajarannya. Rabu (16/2), La Bakry meresmikan penggunaan puskesmas itu setelah rampung pada Desember 2021 lalu.
“Ini adalah salah satu solusi yang selama ini kita kejar-kejar di pusat. Sebenarnya bukan hanya 1 kita usulkan, banyak puskesmas kita usulkan, tapi karena situasi covid, ini sudah rezekinya masyarakat Lasalimu Selatan,” katanya yang disambut riuh aplous dari masyarakat yang hadir.
Dia pun meyakini jika pemanfaatan UPTD baru itu memberi dampak besar pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu pula, pemerintah daerah akan semakin mudah menyakinkan pusat untuk DAK infrastruktur kesehatan di tahun-tahun berikutnya.
“Apabila bangunan ini telah berfungsi lalu kemudian masyarakat terlayani dengan baik kita bisa yakinkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk memberi kita DAK lagi,” tambahnya.
Gedung baru UPTD kesehatan itu dikatakannya, telah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 6,4 Miliar. Untuk memastikan pembangunannya tak menyalahi aturan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Bupati La Bakry sejak awal sudah menggandeng Kejari Buton untuk bermitra mengawal semua program pembanguan daerah termasuk UPTD puskesmas itu. Terlebih Pemkab Buton beberapa kali mendapat proyek setengah jadi’ karena adanya masalah tennis di lapangan. Tak mau pengalaman itu terulang, Pemkab pun berkolaborasi dengan Kejari Buton.
Sementara itu, masyarakat Desa Waoleona kecamatan Lasalimu juga juga kini sudah bisa menjangkau pusat pelayanan kesehatan masyarakat itu bahkan hanya dalam waktu hitungan menit. Puskesmas Waoleona juga resmi difungsikan awal Maret lalu.
“Alhmdulilah, masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi berobat, sekarang sudah punya puskesmas sangat dekat, pelan-pelan kita lengkapi fasilitas dan tenaga medisnya,” ungkap La Bakry.
Lebih lanjut, La Bakry mengajak seluruh warga untuk menjaga fasilitas umum itu. Sebab, puskesmas dibangun dengan uang rakyat dari hasil pajak sehingga semua pihak harus merasa memilikinya agar dijaga bersama.
“Yang namanya fasilitas umum, berarti milik bersama. Dimanfaatkan bersama-sama dijaga juga seperti itu,” terangnya.
Melalui kesempatan itu pula, mantan ASN ini mengingatkan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi. “Kita juga sudah launching dosis 3, tapi ternyata masih banyak yang belum dosis 2,” katanya mengingatkan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Syafaruddin mengatakan puskesmas Waoleoana sudah beroperasi sejak izinnya terbit pada 17 Februari lalu. “Sudah beroperasi, ini hanya seremoni sebagai bentuk kesyukuran saja, bahwa pa Bupati sudah memperjuangkan ini dan masyarakat juga sudah menikmatinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, dijelaskannya jika Puskesmas Waoleona merupakan pemekaran dari Puskesmas Lawele. Puskesmas baru itu memiliki fasilitas dua rumah kopel untuk tenaga medisnya. “Ada untuk perawat, sebelahnya untuk dokter, tapi dokternya sementara kita upayakan, yang ada baru tenaga perawat, bidan, kesehatan lingkungan dan farmasi,” tambahnya.
Soal cakupan pelayanan, Puskesmas Waoleona akan melayani tiga desa yakni Wagari, Kakenauwe dan Waoleona. “Sebelumnya mereka harus lari ke puskesmas Lawele, itu 5 kilometer jauhnya,” tutupnya.
Selain dua puskesmas itu, kata Syafaruddin, Pemkab Buton juga sudah bersiap merevitalisasi puskesmas Siotapina dalam waktu dekat. Puskesmas Siotapina yang juga mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan. Sekitar Rp 4 Miliar, disiapkan pusat untuk melakukan rehabilitasi pada pusat pelayanan kesehatan masyarakat itu.
Menurutnya puskesmas Siotapina perlu direhab berat karena konstruksinya sudah termakan usia. Beberapa fasilitas pelayanan juga demikian. “Olehnya itu akan direhab berat. Kalau kemarin di Puskesmas Lasalimu Selatan dana yang turun 6,4 miliar, di Siotapina itu 4 miliar,” paparnya.
Lanjut dia pengerjaannya sama dengan proyek-proyek lain. Ada tahapan perencanaan lelang hingga kontrak fisik. Dia pun memastikan pembangunan itu akan kembali mendapat pendampingan hukum dari pihak Kejari Buton. Itu dilakukan demi berjalan lancarnya giat pembangunan.
“Proyeknya dilelang dulu baru dikerja, sama dengan yang lain lah. Intinya ini proyek reguler, 1 tahun anggaran. Berarti Desember harus tuntas,” tambahnya. (elyn/adv)
