Aktivitas PT Jagad Raya Tama Disorot , Wajib Berdayakan Warga dan Pengusaha Lokal

KENDARINEWS.COM — Sumber daya alam (SDA) di Sulawesi Tenggara (Sultra) khusus di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sangat melimpah. Potensi investasi begitu menjanjikan. Namun pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dapat diwujudkan jika ada kolaborasi antara para investor dengan pengusaha lokal.

Aktivitas industri pertambangan yang dijalankan di daerah tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Apalagi hanya orang dari luar daerah. Sebab masyarakat sekitar juga butuh sejahtera, bukan dampaknya saja. Hal tersebut diungkapkan Asnawi Taridala, Kuasa Rumpun pemilik lahan di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Jagad Raya Tama, perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan nikel di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga.

Asnawi mengutip arahan Presiden, Joko Widodo, melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang menyatakan, dalam menjalankan industri harus ada kolaborasi. “Seluruh investasi yang masuk di daerah, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), harus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal,” tegasnya.

Penegasan Asnawi tersebut bukan tanpa alasan. Pihaknya geram kepada pihak PT Jagad Raya Tama (JRT) yang dianggap mempermainkan masyarakat pemilik lahan. Perusahaan itu kata Asnawi, mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat pemilik lahan. Padahal sudah tertuang dalam bentuk MoU.

Tahun pertama perusahaaan melakukan kegiatan, masih memberikan kompensasi sesuai aturan yang ada. Namun pasca penghentian aktivitas pertambangan dari Pemerintah Pusat di 2013 sampai 2017, pihak perusahaan tidak lagi memerlihatkan komitmennya. Justru membuat aturan sepihak tanpa melibatkan masyarakat rumpun pemilik lahan.

“Seperti pembayaran royalti, tidak jelasnya penyaluran CSR sampai tidak transparannya aktivitas yang dilakukan di atas lahan milik kami,” versinya.

Kekecewaan masyarakat sulit terbendung. Puluhan masyarakat rumpun pemilik lahan asal Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan Konsel memblokade jalan hauling PT Jagad Raya Tama sejak akhir pekan lalu.

Asnawi mewakili masyarakat, mendesak perusahaan, melaporkan hasil penambangan sejak 2011 sampai 2022 di lahan mereka seluas 1.600 hektare. Selain itu, pihak perusahaan harus melibatkan warga dan perusahaan lokal dalam pengelolaan pertambangan di PT Jagad Raya Tama.

“Selama belum ada kesepakatan, kami pemilik lahan tidak akan membiarkan pihak perusahana melakukan aktivitas pertambangan, perjuangan masyarakat menuntut haknya adalah harga mati,” tegas Asnawi.

Hal lain yang memantik kekesalan masyarakat yakni ada perusahaan lain yang melakukan penambangan di IUP tersebut. Perusahaan itu berbendera PT Damai Abadi Samudera (DAS).

“Kami pemilik lahan tidak pernah dikonfirmasi pihak PT JRT bahwa ada perusahaan lain yang melakukan penambangan. Kami memastikan aktivitas PT DAS merupakan ilegal mining. Aktivitas PT DAS diluar dari komitmen antara pemilik lahan dan PT JRT,” ujarnya.

Aksi masyarakat itu membuat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Saleh, turun tangan. “Saya ke sini untuk memediasi pihak masyarakat dan perusahaan. Hal ini juga hasil RDP yang telah dilakukan dua kali yakni di kantor DPRD Provinsi dan kantor camat Palangga. Pemilik lahan juga telah ke Jakarta untuk menemuai pemilik perusahaan namun tidak ada jawaban, inikan sudah tidak sehat,” ungkapnya.

Ia menyebut pemberdayaan masyarakat lokal adalah kunci kelancaran aktivitas sebuah pertambangan. Sebagai upaya mencegah gejolak sosial lanjutnya, kegiatan pertambangan harus melibatkan masyarakat sekitar.

“Perusahaan bukan lembaga sosial tapi tetap ada tanggung jawab sosialnya, dan itu jelas dalam undang-undang. Industri pertambangan harus melibatkan masyarakat dan lahan tidak bisa di jarah kecuali ada kesepakatan dari pemilik lahan,” terangnya.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh (kaca mata) bersama masyarakat dan pemerintah setempat di depan kantor PT Jagad Raya Tama. (I NGURAH PANDI SENTOSA)

Ia menilai, perusahaan tak ada itikad baik merespon keinginan masyarakat yang notabenenya pemilik lahan. Sayangnya, saat tiba di lokasi, ia tak menemui pimpinan perusahaan. Hanya ada staf bernama Fajar, seorang engineer yang menerima kunjungan tersebut dan berupaya menelepon kuasa Direktur PT Jagad Raya Tama, Antoni.

Lewat sambungan telepon dengan Antoni, Abdurrahman Saleh meminta PT Jagad Raya Tama menunjukkan keputuhan yang berkeadilan. Memenuhi harapan masyarakat di Kecamatan Palangga, khususnya pemilik lahan. “Saya minta sampai hari Selasa, sudah ada komunikasi. Jika tidak diindahkan lagi oleh pihak perusahaan sesuai deadline waktu yang sudah ditetapkan, dipastikan tidak akan ada aktivitas di lokasi ini,” tegas Abdurrahman kepada Antoni lewat sambungan telepon, kemarin.

Sementara itu, Kuasa Direktur PT JRT Antoni, dalam sambungan telepon tersebut mengatakan, terkait permintaan masyarakat pemilik lahan, akan segera diteruskan ke pimpinan perusahaan di Jakarta. “Saya akan segera menyampaikan ke pimpinan perusahaan,” singkat Antoni, berjanji pada Ketua DPRD Sultra, Abdurman Saleh. (b/ndi)

Tinggalkan Balasan