KENDARINEWS.COM — Ada gangguan pada tatanan kebangsaan di Indonesia. Gangguan itu menggunakan demokrasi sebagai alasan. Demokrasi yang harusnya memperkuat ikatan kebangsaan, belakangan justru destruktif. “Gangguan yang dialami tatanan kebangsaan Indonesia beragam bentuk. Seperti kekerasan di tengah-tengah masyarakat, intoleransi, maupun hoaks,” kata Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, Senin (26/7).
Salah satu perilaku yang dinilai membahayakan, lanjut Mahfud, adalah intoleransi. Sebab, Indonesia telah melalui proses penyatuan berbagai ikatan primordial dalam pendiriannya. Adapun yang dimaksud dengan ikatan primordial adalah ikatan yang menyatukan berbagai ras, agama, suku, daerah, bahkan bahasa yang berbeda. “Dulu, kesepakatannya kita memilih bentuk demokrasi. Karena seluruh elemen dari ikatan-ikatan primordial akan bertemu untuk berembuk,” paparnya.
Akan tetapi, alih-alih menemukan titik tengah, justru hasil diskusi yang terjadi di Indonesia mengalami berbagai penolakan serta menimbulkan gejolak dalam tatanan kebangsaan. Mahfud mengatakan terdapat esensi penting yang dilupakan oleh masyarakat. “Seharusnya keputusan yang sudah dirembuk itu dikerjakan bersama,” tukasnya. Dalam pelaksanaan, keputusan pemerintah yang diambil berdasarkan pada hasil diskusi bersama perwakilan masing-masing daerah, justru menuai penolakan dan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat.
Menurut Mahfud, hal ini yang lantas menjebak pemerintah dalam posisi yang acapkali disalahkan. Hal senada disampaikan Yenny Wahid, aktivis Islam dan politisi Indonesia. Karena itu, Mahfud MD mengajak para pakar maupun akademisi yang terlibat dalam lembaga think-tank untuk memberi masukan kepada pemerintah berupa solusi dalam mengatasi tantangan-tantangan demokrasi.(fin)