Kontroversi Pajak Di Masa Pandemi, Oleh : drg. Endartini Kusumastuti

Opini


(Mampukah Mengatasi Krisis Negeri?)
drg Endartini Kusumastuti (Pemerhati Sosial Masyarakat Kota Kendari)

KENDARINEWS.COM — Bagai jatuh tertimpa tangga. Begitulah kondisi yang sedang dialami masyarakat saat ini. Imbas pandemik terhadap ekonomi, masih belum pulih, akan ada pajak sembako dan pendidikan bakal diterapkan. Wacana pengenaan PPN terhadap sembako dan sektor jasa pendidikan dimuat dalam draf revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir kali digubah dengan UU No. 16 Tahun 2009. MPR menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai menyusahkan rakyat dan terlihat tidak berpihak masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut terlihat pada kebijakan tax amnesty dan pajak nol persen untuk PPnBM yang diberikan kepada konglomerat.

drg Endartini Kusumastuti (Pemerhati Sosial Masyarakat Kota Kendari)

Padahal belum lama ini, Menkeu sedang melakukan proses menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini dibahas Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara Musrenbangnas 2021 secara virtual. Kemenkeu berencana menaikkan tarif PPN dan melaksanakan cukai plastik.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, alasan pemerintah menarik pajak adalah karena kebutuhan pemerintah. Mengingat terjadi defisit anggaran yang sangat besar dan total utang pada 2021 tembus di atas 41 persen. Bahkan hampir 42 persen dari PDB. Maka, salah satu cara mengembalikan defisit ke tingkatan yang normal ialah dengan menaikkan tarif PPN.

Rakyat terpaksa menjadi “sapi perah” bagi negara yang seharusnya me-riayah. Para penggawa pernah menyatakan, berutang demi selamatkan ekonomi negara dan jalannya roda pemerintahan. Hampir tidak satu pun kebijakan pemerintah yang benar-benar dikaji serta dipertimbangkan untuk kesejahteraan rakyat. Para pejabat memilih untuk menutup mata atas derita rakyat. Sehingga, saat memutuskan kebijakan, selalu saja kontraproduktif dan tidak pro masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari setiap adanya keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal negara. Kalau tidak dengan utang, lalu dengan membebani rakyat dengan berbagai tarif pajak.

Politik Pragmatis ala Kapitalisme

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (Di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak). Tampaknya yang dinyatakan tokoh besar Amerika Serikat era 1700an itu benar adanya. Benjamin Franklin mengenali betul karakteristik sistem ekonomi kapitalis yang pasti akan memajak rakyatnya. Dalam konteks Indonesia juga negara-negara secara umum, pajak adalah pos pendapatan yang pasti ada dan menduduki posisi teratas. Artinya pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Dan tentu saja pajak ini dibebankan kepada rakyat.

Target penerimaan dari pajak pun dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Sejak tahun 2002, pemerintah meningkatkan sumber penerimaan pajak di atas 70%. Bahkan tahun 2019 hampir 80%. Sedangkan sisanya dari sumberdaya alam. Bagi sistem kapitalisme yang menerapkan kebijakan ekonomi liberal, pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis karena mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak.

Maka, cara gampang mendapatkan dana segar guna menutupi defisit anggaran negara serta membantu melunasi utang yang membengkak adalah dengan menjadikan pajak sebagai solusi menyelamatkan keuangan negara. Sebenarnya, manis sekali janji yang diwacanakan pemerintah dengan keluarnya kebijakan fiskal ini. Bahwa bertujuan menstabilkan ekonomi negara, menumbuhkan ekonomi yang stabil, juga mengurangi jumlah pengangguran. Namun, semua itu isapan jempol semata. Sebab, rakyat harus menanggung beban yang makin berat, sementara kesejahteraan makin jauh dari harapan.

Seperti yang sudah dipahami bersama, akar pendapatan negara yang minim adalah penerapan sistem ekonomi dan keuangan kapitalis. Sistem ekonomi yang dijalankan satu paket oleh sistem politik demokrasi-korporatokrasi. Penerapan ekonomi kapitalis ini telah mengakibatkan kekayaan milik rakyat—seperti hutan, minyak bumi, aneka tambang, dll—hanya dikuasai sekaligus dinikmati oleh segelintir orang aja. Mereka adalah para konglomerat dan pihak asing yang berkolaborasi dengan penguasa atas nama swastanisasi dan privatisasi.

Sumber penerimaan pendapatan negara terbesar pun malah “diberikan” kepada swasta asing dan aseng atas nama berbagai kesepakatan. Dengan payung hukum yang memberikan liberalisasi dalam investasi dan privatisasi sektor publik, perusahaan multinasional asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Freeport, dan lainnya dengan mudah mengekploitasi kekayaan alam Indonesia dan semua potensi ekonomi yang ada. Akibatnya, pemasukan APBN dari sektor SDA Migas dan non-Migas makin lama makin kecil. Pada saat yang sama, privatisasi sektor publik mengakibatkan kenaikan perkwartal TDL, telepon, dan BBM.

Sistem keuangan negara demokrasi sekuler yang bertumpu pada pajak dan utang ini, memang sudah tidak layak lagi dipertahankan. Sudah usang dan harus diganti karena terbukti gagal membiayai keuangan negara secara optimal. Belum lagi sistem negara demokrasi membuka peluang bagi rezim, pengusaha, dan oligarki bisa mengatur alokasi belanja keuangan negara sesuai dengan kepentingan mereka.

Mencari Solusi Pendapatan Negara

Langkah berani dan mendasar harus dilakukan bangsa ini jika ingin keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang mencekik rakyat. Pemerintah harus menghentikan privatisasi barang-barang milik umum itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing. Dan tentu saja tidak lagi menggunakan sistem ekonomi kapitalis neoliberal tersebut. Selanjutnya Sistem Islam seharusnya menjadi pilihan sebagai sistem yang dijamin kebenarannya oleh Allah subhanahu wa ta’ala Sang pencipta dan secara historis terbukti keberhasilannya dalam mensejahterakan rakyat. Hal yang penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi negara adalah melepaskan mindset bahwa perekonomian bangsa bergantung pada utang dan investasi asing-aseng yang merugikan.

Sistem keuangan dalam Islam memiliki banyak pos penerimaan yang terangkum dalam 3 pos besar. Yakni fai-kharaj, milkiyah amm, zakat. Negara tidak akan pernah terjerat dalam utang luar negeri yang ribawi. Pertama, bagian fai dan kharaj. Fai adalah salah satu bentuk rampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam. Dengan objek tanah yang produktif maka pungutan ini tidak membebani rakyat, baik Muslim ataupun non-muslim.

Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari Allah subhanahu wa ta’ala kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak. Ketiga, bagian sadaqah. Bagian sadaqah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Ada 1 pos tambahan lagi yang bersifat extraordinary jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Artinya pajak ternyata bukan sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itupun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali. Imam Taqiyuddin an-Nabhani menggariskan bahwa pajak hanya dapat ditarik oleh Khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat, misalnya menyantuni fakir miskin. Jika kewajiban finansial ini hanya menjadi kewajiban negara saja, misalnya membangun jalan atau rumah sakit tambahan yang tak mendesak, pajak tak boleh ditarik.

Dengan demikian, pajak dalam Islam, tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman. Bahkan pajak, akan dipandang sebagai bentuk kontribusi warga negara yang berkelebihan harta atas urusan umat yang berimplikasi pahala dan kebaikan. Demikian indah aturan Islam tentang negara dan kekuasaan. Dan bagaimana hubungan antara keduanya dengan rakyat sebagai pemilik kewarganegaraan. Dimensi ruhiyah yang ada pada aturan Islam tentang negara dan kekuasaan terbukti telah menghantarkan umat ini pada taraf kehidupan yang gemilang. Bahkan telah menjadikan umat Islam sebagai pionir peradaban selama belasan abad lamanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *