Kepala BLK Kendari Ancam Pecat Pegawai yang Lakukan Pungli

HEADLINE NEWS

KENDARINEWS.COM — Bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam bekerja disarankan untuk segera mendaftarkan diri di Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari. Selain terbuka untuk umum, pelatihan di BLK gratis atau tanpa dipungut biaya sepeserpun.

“BLK sudah masuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Yang artinya, tidak ada lagi yang namanya pungli. Apapaun yang dilakukan bersih dari korupsi. Peserta pelatihan yang masuk dan keluar tidak ada lagi pungutan,” kata Haji Polondu, Kepala BLK Kendari.

Seorang peserta pelatihan di BLK Kendari tampak serius mempelajari sistem kelistrikan pada sepeda motor. Pelatihan diharapkan bisa meningkatkan kompetensi dan kerampilan peserta.

Polondu memastikan tak ada pungli dilingkupnya, baik saat proses rekruitmen peserta didik, seleksi, pelatihan, hingga pada saatnya nanti peserta dinyatakan berkompetensi. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan bisa langsung mendaftarkan diri di Kantor BLK Kendari.

Dia pun memastikan jika dikemudian hari menemukan ada pegawai BLK yang masih juga melakukan pungutan liar (Pungli) atau bahkan melakukan tindak pidana korupsi, dirinya tidka segan-segan memecat pegawai tersebut. “Kalau kedepan ada yang kita temukan, tentu akan ada sakisi berat. Dimana sanksi itu sudah ada dalam aturan yaitu dipecat. Sebelum dipecat, tentu yang bersangkutan harus melalui proses hukum yang sudah berlaku di negara ini yakni penjara,” tegas Polondu.

Penetapan zona integritas sangat penting diterapkan bukan hanya di BLK. Melainkan juga pada instansi pemerintah lainnya.. Pasalnya, keresahan dan berbagai tanggapan negatif dikalangan masyarakat bisa terselesaikan jika semua instansi kompak dan komitmen bebeas dari korupsi.

“Kami sudah komitmen dan sudah mencanagkan kantor ini salah satu zona intergritas wilayah bebeas korupsi di Sultra. Sebenarnya, kalau kita kompak tidak ada korupsi, itu bisa menjawab berbagai keresahan, tanggapan negatif akan prilaku penjabat birokrasi itu tidak akan muncul,” pungkasnya. (b/ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *