KENDARINEWS.COM — Sebanyak 90 guru di Sultra lolos seleksi tahap satu sebagai guru penggerak program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Mendikbud Ristek nomor 1476/B.B2/GT.03.15/2021. Tenaga pendidik yang dinyatakan lolos terdiri dari guru tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Asrun Lio mengatakan dari 90 guru yang lulus sebanyak sembilan diantaranya guru SMA. Sebanyak empat diantaranya dari Buton Tengah (Buteng) yakni SMAN 1 Mawasangka, SMAN 2 Mawasangka, SMAN 2 GU dan SMAN 1 GU. Tiga dari Buton yaitu SMAN 1 Lasalimu, SMAN 4 Pasarwajo dan SMAN 2 Lasalimu.
“Sementara dua lainnya dari Kolaka Utara (Kolut). SMAN 1 Pakue dan SMAN 1 Batu Putih. Secara nasional terdapat 382 tenaga pendidik yang lolos seleksi nasional sebagai guru penggerak. Dari total itu, Sultra kebagian 90 dan khusus tingkat SMA hanya 9 yang lolos,” terangnya kemarin.
Dalam mendukung Program Sekolah Penggerak (PSP) kata dia, Gubernur Sultra akan memberikan dana stimulan bagi sekolah-sekolah tingkat SMA yang mengikuti program dimaksud. “Pemprov Sultra dibawah kepemimpinan H Ali Mazi-H Lukman Abunawas terus memberikan perhatian penting terhadap dunia pendidikan. Terlebih ini sebagai cikal bakal dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) andal pada masa mendatang, ” bebernya.
Salah satu bentuk kepedulian Pemprov kata Asrun, dengan memberikan dukungan positif dan menyiapkan dana sharing yang bersumber dari dana APBD untuk PSP. Sebab melalui PSP, kelak bisa menjadi penggerak bagi sekolah maupun lingkungan di sekitarnya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pendidikan di Indonesia.
“PSP ini berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi), serta karakter yang akan diawali dengan SDM yang unggul yakni dari kepala sekolah dan guru, ” ucapnya.
Di Sultra, semua sekolah berpotensi menjadi sekolah penggerak namun tidak bisa dilaksanakan secara mandiri. Sebab harus dilakukan melalui pendaftaran dan seleksi dari tim pusat terlebih dahulu. Selain itu, terdapat beberapa intervensi dari pusat seperti platform digital, pelatihan, dan pendampingan spesifik sehingga belum bisa dilakukan secara mandiri.
“Selain itu, dalam waktu tiga tahun kedepan, implementasi akan bergulir ke seluruh daerah. Jadi pelatihan dan pendampingan ini diberikan langsung dari Kemendibud selama tiga tahun. Adapun yang mendampingi sekolah yakni pelatih ahli dan komite pembalajar guru,” tutupnya. (c/rah)
