Pegawai Dilarang Terima Gratifikasi Lebaran, Ancaman Pidana Bisa 20 Tahun Penjara

KENDARINEWS.COM — Wali Kota Kendari, H.Sulkarnain Kadir mengingatkan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Kendari untuk tidak menerima bingkisan jelang lebaran. Pasalnya, tindakan ini bisa mengarah ke gratifikasi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan kode etik. Guna mencegah potensi gratifikasi dilingkupnya, Sulkarnain telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Kendari nomor 233 tahun 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Dalam keputusan itu, ASN dilarang melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya dan tugasnya.

“Saya sudah tanda tangani suratnya. Bahkan seminggu yang lalu. Kan kita tahu bersama jelang lebaran pasti ada saja peluang – peluang untuk itu terjadi. Oleh karena itu saya ingatkan dari awal mari kita saling mejaga. Toh, apa yang diberikan pemerintah cukup buat kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini,” kata Sulkarnain Kadir.

Senada, Inspektur Kota Kendari Syarifuddin meminta seluruh ASN lingkup Pemkot Kendari untuk tidak menerima gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Jika itu (gratifikasi) dilakukan, maka akan dijerat Pasal 12 Undang-undang (UU) nomor 20/2001. Ancaman hukumannya, denda dan pidana penjara. Paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Namun apabila ada ASN sudah terlanjur menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Syarifuddin menyarankan agar yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pihaknya melalui UPG untuk kemudian diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi diatur dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. “Untuk itu kami harap ASN dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Syarifuddin. (b/ags)

Tinggalkan Balasan