KENDARINEWS.COM — Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sedang melakukan review harga perkiraan sendiri (HPS) pada 10 proyek terbesar yang ada. Upaya tersebut menindaklanjuti petunjuk dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengecekan HPS tersebut bertujuan mencegah secara dini terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut diakui Inspektur Kabupaten Konsel, Mujahidin, Rabu (7/4).
“Review HPS ini lebih pada koreksi nilai proyek yang terlalu mahal atau terlalu rendah yang disesuaikan antara lokasi pembangunan dengan material yang akan digunakan. Juga berkaitan dengan kondisi bangunan. Misalnya tidak ada pembongkaran, tapi dimasukkan anggaran untuk pekerjaan persiapan. Kemudian jarak antara pengambilan material dengan lokasi pembangunan, itu kadang kita temukan. Sehingga hasil koreksi terhadap proses atau revisi HPS ini kita kembalikan kepada instansi yang membidangi tentang kegiatan tersebut untuk mengadakan perbaikan,” ungkapnya.
Inspektorat menekankan pada sejumlah instansi agar dalam penyusunan anggaran pembangunan proyek atau pengadaan barang jasa, entah itu menambah volume atau memperbaiki kualitas, harus berdasarakan standar yang diatur dalam proses perencanaan.
“Ini sangat penting diterapkan, karena menjadi salah satu cara mencegah terjadinya markup. Kalau ini dilakukan, dan bukan saja pada proyek besar, semua kegiatan bisa dideteksi lebih awal. Hanya kan kita terbatas tenaga. Sehingga kita fokus pada 10 proyek terbesar saja, yang juga menjadi amanah KPK,” imbuhnya.
Dikatakan Mujahidin, dari sejumlah proyek terbesar itu, baik yang dianggarkan Pemkab melalui APBD maupun dana alokasi khusus (DAK), sebelum ditayangkan dan dilelang lewat unit pengadaaan barang dan jasa harus direview dulu oleh Inspektorat. Dari sepuluh proyek besar itu, tinggal empat yang masih proses pelaporan. “Hasil pelaporan HPS ini juga kita langsung upload ke link KPK. Sehingga tidak bisa lagi tak dilakukan, dan kita profesional. Inspektorat bukan hanya melihat secara adminsitratif, tetapi turun langsung melihat di mana proyek-proyek tersebut,” tegasnya.
Ia merinci, 10 proyek terbesar yang tengah direview nilai HPS tersebut adalah pekerjaan jalan Mowila-Baito sebesar Rp 10.486.226.998. Termasuk jalan ruas Wonua Sangia-Sabulakoa dengan nilai anggaran Rp 7.579.029.251. Rehab jaringan irigasi Moramo Rp 4.274.985.000, proyek jalan ruas Anese-Kapoila Rp 2.238874.949, pembangunan Puskesmas Bima Maroa Rp 1.933.000.000. Hingga proyek instalasi pengelolaan limbah RSUD Rp 1. 950.000.000, pengadaan ruang operasi RSUD Konsel Rp 7.500.000.000, pengadaan sarana transportasi perairan di bawah 20 GT Dinas Perhubungan sebesar Rp 2.418.990.000. Juga pembangunan jalan ruas Bumi Raya Desa Lalowatu sebesar Rp 2.361.148.800, pembangunan ruang radiologi RSUD Konsel Rp 4.365.000.000. “Dari sepuluh proyek yang tertera tersebut, tinggal empat yang belum kelar. Karena masih sementara perampungan laporan. Kalau enam lainnya sudah siap tayang di LPSE Konsel,” rincinya. (b/kam)
Review HPS 10 Proyek Besar di Konsel :
- Jalan Mowila-Baito : Rp 10.486.226.998
- Ruas Wonua Sangia-Sabulakoa : Rp 7.579.029.251
- Rehab jaringan irigasi Moramo : Rp 4.274.985.000
- Ruas Anese-Kapoila : Rp 2.238874.949
- Puskesmas Bima Maroa : Rp 1.933.000.000
- Instalasi pengelolaan limbah RSUD : Rp 1. 950.000.000
- Pengadaan ruang operasi RSUD : Rp 7.500.000.000
- Pengadaan sarana transportasi : Rp 2.418.990.000
- Ruas Bumi Raya Desa Lalowatu : Rp 2.361.148.800
-Proyek ruang radiologi RSUD : Rp 4.365.000.000
*) Tersisa empat proyek yang belum tuntas direview
- Enam lainnya sudah siap tayang di LPSE Konsel
