KENDARINEWS.COM — Koordinasi lintas sektoral mengantisipasi terjadinya bencana banjir, intens dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe. Apalagi sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Mei 2021 mendatang fenomena La Nina bakal terjadi merata di wilayah tersebut. Fenomena alam itu membuat debit air naik hingga 20 persen sehingga berpotensi menyebabkan bencana banjir.
Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan, mengatakan, antisipasi banjir terus dilakukan Pemkab dengan melakukan koordinasi bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana, termasuk dengan pihak TNI/Polri. Peningkatan kewaspadaan banjir pun, telah diinstruksikan Pemkab ke seluruh Camat di wilayah-wilayah langganan bencana alam, terutama banjir. “Bahkan, kita juga sudah koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari. Sebab, ada beberapa tanggul di Konawe yang menjadi kewenangan mereka,” ujar mantan Kepala BPKAD Konawe itu, Selasa (16/3).
Ferdinand Sapan menuturkan, Pemkab Konawe memiliki dana kontigensi untuk menanggulangi banjir. Namun ia tak menyebut pasti berapa jumlah anggaran tersebut. Yang jelasnya, dana tersebut bisa keluar jika kondisi darurat banjir sudah ditetapkan terlebih dahulu. “Jadi tidak sembarangan kita mengeluarkan (dana kontigensi) itu. Kalau kondisi darurat belum kita tetapkan, maka tidak bisa juga,” ungkapnya.
Ferdinand mengemukakan, terkait pendanaan terhadap banjir, ada namanya penanganan darurat dan penanganan pasca banjir. Saat peristiwa banjir 2019 lalu, pihaknya merasa tidak begitu dibantu oleh Pemerintah Pusat. Ia menyebut, pasca banjir 2019 tersebut hingga sekarang, Pemkab tak menerima dana untuk penanganan pasca banjir di Konawe. Berbeda dengan daerah lain seperti Kolaka Timur, Konawe Utara bahkan Kota Kendari yang telah menerima anggaran penanganan pasca banjir. Menurutnya, tiga wilayah tersebut tidak begitu merasakan dampak banjir yang begitu besar seperti di Konawe. “Padahal dampak banjir yang besar adanya di Konawe. Tapi kami juga tidak mau merengek-rengek. Harusnya Pemerintah Pusat melihat situasi tersebut, karena itu statusnya sudah darurat. Seharusnya, kami langsung diberikan tanpa perlu meminta ke pemerintah pusat,” tegas Kepala BPBD Konawe ex-officio itu.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe melalui Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik, Samsul, menyebut, pihaknya telah menyiapkan personel maupun armada untuk mengantisipasi banjir yang diprediksi terjadi pada Mei mendatang. Selain menyiagakan 45 anggota Tim Reaksi Cepat (TRC), beberapa kendaraan penanganan bencana juga telah standby di kantor BPBD. “Kita siapkan pula 2 unit perahu Katamaran, 1 unit perahu Dolphin, perahu Politilen 2 unit. Termasuk mesin perahu 25 PK dan 40 PK,” rincinya. (b/adi)
