KENDARINEWS.COM — 191 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) sudah mengikuti tahapan orientasi. Pemkab telah memporsikan Rp 1,7 miliar melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk seluruh rangkaian kegiatan tersebut hingga Diklatasar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Koltim, Abraham, menyampaikan, ratusan CPNS akan mengikuti orientasi selama lima hari. Kegiatan tersebut wajib diikuti CPNS sebelum menjalani Prajabatan atau Diklatsar di BKPSDM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara.
“Rencananya sebanyak 191 orang akan mengikuti Diklatsar pertengahan Maret 2021 mendatang. Makanya hasil orientasi ini akan diserahkan pada saat Diklat prajabatan di provinsi. Golongan II dan III ada 99 orang guru, tenaga teknis 80 orang, 6 orang tenaga kesehatan,” kata mantan Sekretaris DPRD Koltim tersebut, Senin (22/2). Abrahan mengaku, setiap CPNS mendapat alokasi anggaran Rp 9 juta. Sehingga total dana yang disiapkan Pemkab mencapai Rp 1,7 miliar. “Anggarannya sudah siap, begitu cair kita akan orientasi. Pemkab melalui BKPSDM Koltim telah mengirim surat untuk menjadwalkan Diklatsar. CPNS baru telah menerima SK 80 persen, serta disebar pada masing-masing OPD sesuai jabatan yang dilamar. Saya harap semua bisa mengikuti tahap orientasi dan Diklatsar tersebut,” jelas Abraham.
Sementara itu Plh. Bupati Koltim, Eko SB Saula, menyampaikan, CPNS harus mengikuti orientasi yang dilaksanakan selama lima hari kedepan dan selanjutnya menjalani Diklatsar. Ia berharap, CPNS baru dapat menunjukkan profesionalitas dalam bekerja dan bertanggung jawab melayani masyarakat. “Memang SK 80 persen sudah diterima, tetapi 20 persennya harus mengikuti pelatihan dasar pegawai termasuk orientasi ini. CPNS diangkat menjadi PNS diwajibkan prajabatan dan masa percobaan selama satu tahun, serta tidak dapat diulang. Makanya Diklatsar ini harus diikuti dengan baik supaya bisa lulus. Semua CPNS mesti menyesuaikan lebih cepat dengan PNS yang ada, supaya dalam pelaksanan pelayanan masyarakat menjadi maksimal,” tandas Eko SB Sauala. (b/kus)
