KENDARINEWS.COM — Ketua Badan Pembina Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan ada aliran dana tidak terbatas kepada beberapa DPC Partai Demokrat.
Herman mengatakan aliran dana tersebut supaya DPC menyetujui bisa melakukan kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat. ’’Ada pembiayaan ataupun uang-uang yang cukup besar, disebutkan unlimited untuk membiayai,’’ ujar Herman di Gedung DPR, Jakarta.
Herman mengatakan nominal uangnya adalah sebesar Rp 100 juta per DPC. Namun uang senilai Rp 100 juta tersebut tidak diberikan ke seluruh DPC Partai Demokrat yang ada di Indonesia. Hanya beberapa saja. ’’Jadi Rp 100 juta per DPC, jadi (tidak disebar ke semua wilyah-Red) hanya segelintir saja,’’ katanya.
Herman mengatakan uang Rp 100 juta tersebut baru digelontorkan ke beberapa DPC sekitar satu minggu terakhir. Sehingga Partai Demokrat langsung segera menyikapi upaya kudeta tersebut. ’’Uang baru-baru ini. Dalam seminggu terakhir ini,’’ katanya.
Oleh sebab itu, Demokrat tidak bisa hanya berdiam diri dari upaya diduga oknum pejabat pemerintah yang ingin melakukan kudeta tersebut. Sehingga mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait manuver pejabat pemerintah tersebut. ’’Karenanya sesegera mungkin ketum mengirim surat ke presiden dan juga melakukan jumpa pers,’’ ungkapnya.
Demokrat memandang upaya kudeta tersebut perlu dengan cepat diantisipasi. Sebab kader tidak ingin seorang oknum pejabat pemerintahan tersebut dengan seenaknya saja mengambil jabatan ketua umum Partai Demokrat. ’’Maka itulah sistem pertahanan kami. Tidak mungkin kami antisipai karena akan menjadi persoalan,’’ papar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat. “Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY.
AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintahan.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan,” katanya.
AHY melanjutkan gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat. (jpg)
