KENDARINEWS.COM– Kartu tani untuk membantu para petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi diluncurkan Pemerintah Kabupaen (Pemkab) Muna. Program tersebut bertujuan memangkas biaya dan meningkatkan nilai produksi petani lokal. Kartu tani tersebut merupakan program pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia. Peluncuran kartu tani digelar di SOR La Ode Pandu, Raha. 2.000 keping kartu dibagikan kepada para petani diberbagai kecamatan.
Bupati Muna, LM. Rusman Emba, menerangkan, kartu tersebut dapat digunakan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga dibawah banderol pasaran. Ia berharap, petani dapat memanfaatkan kartu tersebut dalam meningkatkan nilai produksinya. “Kartu ini mengurangi biaya pengeluaran dari para petani kita dalam menggarap lahan. Sehingga kita berharap, petani tidak kesulitan lagi dalam berusaha dan meningkatkan pendapatannya,” paparnya, Rabu (23/9).
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Muna, La Ode Anwar Agigi, menjelaskan, peluncuran kartu tani tersebut patut diapresiasi karena menjadi daerah kedua di Sultra, selain Kabupaten Buton. Kartu tani tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian Pertanian RI, Pemkab Muna dan BNI. Kartu itu memiliki fungsi setara uang elektronik yang bisa dibelanjakan untuk keperluan pembelian pupuk.
“Pemanfaatannya untuk sementara sebagai alat untuk menebus pupuk. Misalnya, pemegang kartu bisa membeli pupuk urea 50 kilogram hanya dengan membayar Rp 90 ribu, padahal harga umumnya Rp 295 ribu. Sisanya itu dibayarkan melalui BNI secara otomatis,” paparnya didampingi Kepala BNI Cabang Baubau, Rahmat. Kartu tani berfungsi hampir sama dengan kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Hanya, kartu tani hanya berisi uang elektronik yang tidak bisa dicairkan secara tunai. Nilai uang kartu tersebut bervariasi sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki petani. “Uang elektroniknya hanya bisa untuk beli pupuk,” paparnya.
Penerima kartu tani di Muna adalah mereka yang telah memiliki rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK). Sedangkan nilai uang dalam kartunya sesuai dengan jumlah luasan lahan yang digarap. Penerima kartu juga berasal dari petani berbagai komoditas. Pemkab menargetkan jumlah penerima bisa mencapai 400 petani pada 2021 mendatang. “Untuk sementara baru 2.000 lebih. Tetapi kami terus melakukan pendataan,” pungkasnya. (b/ode)
