KENDARINEWS.COM — Kepiawaian Hj Nur Endang Abbas tak perlu diragukan. Sebagai seorang birokrat, Doktor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) selalu meninggalkan legacy di tiap lembaga yang pernah dinahkodainya. Dengan berbekal kemampuan manajerial dan kompetensinya, tak salah Gubernur Sultra, Ali Mazi memilihnya menduduki jabatan “Jenderal” Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepercayaan yang diberikan langsung dijawab dengan kinerja. Meski baru berjalan sekitar empat bulan menjabat, ia mampu memposisikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra sebagai epicentrum koordinasi.
Hj Nur Endang merupakan sosok yang kreatif. Ia selalu mewujudkan ide menjadi karya. Saat menjabat Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sultra, ia berhasil mengangkat citra Pemprov Sultra di pentas nasional. Program KB Bahtermas dan Pemberdayaan Kaum Ina-ina mampu meraih penghargaan dari Menteri Perempuan saat itu, Indah Gumelar. Pemprov dianggap memiliki komitmen serius dalam upaya pengendalian penduduk dan pemberdayaan dan menjadi tiga program terbaik di Indonesia.
Catatan prestasi lagi-lagi ia diterohkan saat menduduki Kepada Badan Kepagawaian daerah (BKD) Sultra. Di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, istri Trio Prasetyo Sauala ini berhasil menorehkan tiga catatan penghargaan. Inovasinya melalui Sistem Pengelolaan Informasi (Simponi) Aparatur Sipil Negara (ASN) Bahteramas meraih juara empat di bidang kepegawaian. Hj Nur Endang pun meraih Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award.
Tidak sampai di situ, inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) masuk top 99 inovasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB). Atas capaian itu, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra ini masuk top 50 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) se-Indonesia. Hj Nur Endang Abbas ini bahkan masuk 10 besar. Namun karena ia ingin fokus pada seleksi Sekprov Sultra, ia memilih mundur.
Wanita kelahiran Kolaka 7 April 1962 ini turut menebar capaian positif di Badan Pemberdayaan Sumber Data Manusia (BPSDM) Sultra. Di bawah kendalinya, BPSDM naik kelas menjadi tipe A. Di sisi lain, status BPSDM Sultra kini berada tipologi B menuju A padahal sebelumnya nol. Dengan tipologi B, BPSDM kini bisa membuat kebijakan sendiri. Atas segala prestasi dan karyanya, sudah sewajarnya Gubernur Sultra memberikan amanahnya kepadanya.
Penetapan Hj Nur Endang Abbas sebagai Sekprov Sultra sekaligus menorehkan catatan sejarah. Untuk pertama kalinya sejak Sultra diproklamirkan menjadi provinsi 27 April 1964 silam, kursi Sekprov definitif dijabat seorang wanita. Pencapaian tertinggi sebagai ASN ini merupakan buah dari kerja keras dan ketekunannya. Ia meyakini tiap pekerjaan yang dilakukan dengan penuh kesungguhan tidak akan menghianati hasil.
Baginya, tugas utama Sekprov adalah service atau pelayanan. Tidak hanya urusan administrasi, namun juga mengkoordinasi OPD dan mitra-mitra pemerintah. Untuk itulah, konsolidasi rutin dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam rangka mempercepat program kerja pemerintah. Apalagi masa pandemi virus corona. “Selain meningkatkan kinerja ASN, kami turut mendorong program strategi pemerintah seperti pembangunan Jalan Wisata Kendari-Toronipa, RS Jantung, penyelesaian gedung perpustakaan bertaraf Internasional dan proyek-proyek lainnya. Saya kira semuanya perlu dilakukan upaya percepatan-percepatan. Sejauh ini, semuanya bisa berjalan baik dan sesuai rencana,” jelas penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya. (mal)
Produktif di Masa Pandemi, Ubah Sistem Manual jadi Digital
Pandemi yang melanda Sultra membuat kerja-kerja pemerintah menjadi terbatas. Namun bagi Hj Nur Endang Abbas, hal itu bukan menjadi hambatan untuk tetap produktif. Jika dikelola dengan baik, ia optimis pandemi justru menjadi motivasi bagi ASN untuk melahirkan karya. Untuk itulah, mantan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sultra ini terus mendorong OPD melakukan terobosan melalui inovasi baru.
Keterbatasan beraktifitas di luar ruangan kata mantan Kepala BKD Sultra ini, harus dicarikan solusinya. Sebab tugas pelayanan dan program kerja pemerintah harus terus berjalan. Makanya, OPD harus bisa melakukan perubahan dengan mengubah sistem layanan manual menjadi berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi saat ini harus dimanfaatkan dan upaya ini bagian dari reformasi birokasi.
“Saat ini, kita lagi menghadapi covid-19. Di sisi lain, kita menghadapi penyelesaian berbagai agenda kepegawaian yang perlu penanganan khusus. Semua program yang berjalan ini akan dimaksimalkan. Kami telah melakukan langkah konkrit dalam menata organisasi yang ada di lingkup Pemprov Sultra termasuk mendigitalisasi sistem layanan. Pandemi harus menjadi hikmah bagi ASN untuk semakin berkarya, beraktifitas dan jangan malas-malasan,” jelasnya.
Sebagai Sekprov, Hj Nur Endang Abbas mampu memprosisikan diri menjadi pusat episentrum koordinator. Dengan kemampuan manajerial yang dimiliknya, pola koordinasi dengan OPD tetap berjalan baik. Tak heran, program strategis pemerintah masih on the track. Sinergitas yang sama juga dibangun dengan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
“Jadi, semua sisi dan bidang itu harus bergerak. Rutinitas regular tetap harus diperhatikan termasuk penanganan covid-19 di Sultra. Penanganan covid-19 tak hanya penanganan kesehatan, namun juga harus sejalan dengan penanganan ekonomi, sosial dan lainnya. Semuanya harus berjalan beriringan. Memasuki era New Normal, Pemprov telah memberikan sejumlah kelonggaran. Kebijakan ini bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Meski memberikan kelonggaran, ia tetap meminta jajarannya meningkatkan pengawasan terutama menyangkut penerapan protokol kesehatan (Prokes). “Kita sudah masuk di era newa normal. Sebagai ASN, ini bukan menjadi hambatan, tetapi itu menjadi tantangan untuk membuat kita semakin produktif. Namun tetap harus taat dan mematuhi prokes,” pungkasnya. (mal)
Nama : Dr. Hj NUR ENDANG SE M.Si
TTL : KOLAKA, 7 April 1962
Agama : ISLAM
Jabatan : Sekretaris Provinsi Sultra
Keluarga
Suami : H. Trio Prasetyo Prahasto Sauala S.Sos M.AP
Anak : Rina Syarini
Endi Kardiansyah
Dian Eka Saputra
Maulana Saputra
Dirga Prasetio
Olivia Permatasari
Riwayat Pendidikan
- SD Tahun 1973
- SMP Tahun 1976
- SMA Tahun 1980
- S-1 Fakultas Ekonomi UHO Tahun 1990
- S-2 Fakultas Administrasi Pembangunan UHO Tahun 2008
- S-3 Manajemen UNJ Tahun 2016
Riwayat Jabatan
Sekprov Sultra (Agustus 2020-Sampai Sekarang)
Kepala BPSDM Sultra (2018-2020)
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sultra (2018)
Kepala BKD Sultra (2012-2018)
Kepala BP3A dan KB Sultra (2010-2012)
Sekretaris Bappeda Sultra (2008-2010)
Kasubdin Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam (2008)
Kasubdin Sumber Daya Mineral (2007)
Kasubdin Rehabilitasi Sosial (2003)
Penghargaan
Satyalancana Karya Satya Tahun 2012
Terbaik IV BKN Award 2016
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017
Top 50 JPT Seluruh Indonesia 2018
