KENDARINEWS.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi meneken perintah eksekutif baru yang mewajibkan penerapan satu regulasi kecerdasan buatan (AI) nasional sebagai standar. Kebijakan tersebut sekaligus melemahkan berbagai aturan AI yang sudah diberlakukan atau sedang disusun oleh sejumlah negara bagian. Langkah terpusat ini juga menandai pembatasan wewenang negara bagian dalam menetapkan kebijakan, khususnya terkait pengembangan teknologi AI.
Di sisi lain, perintah eksekutif tersebut mempertegas keberpihakan Trump terhadap raksasa teknologi pengembang AI yang selama ini mengeluhkan tumpang tindih kebijakan di berbagai yurisdiksi. “Kami ingin memiliki satu sumber persetujuan pusat,” ujar Trump kepada wartawan, didampingi Menteri Keuangan Scott Bessent, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/12/2025). Ia menilai keberadaan 50 rezim peraturan berbeda justru menghambat pertumbuhan industri AI yang masih terus berkembang. “Untuk menang, perusahaan-perusahaan AI berbasis AS harus bebas berinovasi tanpa halangan regulasi,” tegasnya.
Ancaman Pemangkasan Anggaran untuk Negara Bagian
Penasihat AI Gedung Putih, David Sacks, menjelaskan perintah terbaru tersebut memberi pemerintah pusat alat untuk menolak peraturan negara bagian yang dianggap “memberatkan.” Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan menentang aturan AI yang berkaitan dengan keselamatan anak.
Perintah itu juga mengarahkan Menteri Perdagangan untuk mengevaluasi undang-undang negara bagian guna mengetahui potensi konflik dengan prioritas AI pemerintahan Trump. Lebih lanjut, kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah memblokir akses negara bagian yang berkonflik dari dana “Akses dan Penyebaran Kesetaraan Pita Lebar” senilai US$42 miliar.
Politisi Demokrat Don Beyer menilai perintah itu akan membungkam reformasi keselamatan yang dirancang negara bagian dan justru menciptakan lingkungan seperti Wild West bagi perusahaan AI yang berpotensi membahayakan warga. Ia memperingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa mengurangi peluang tindakan kongres dan berpotensi melanggar Amandemen ke-10, yang menyatakan bahwa kekuasaan yang tidak diberikan kepada pemerintah federal menjadi milik negara bagian atau rakyat.
Dalam perintahnya, Trump menyerukan kerja sama dengan Kongres untuk menyusun standar nasional yang melarang aturan negara bagian bertentangan dengan kebijakan federal, melindungi anak-anak, mencegah sensor, menghormati hak cipta, serta menjaga keamanan publik. Sembari menunggu standar tersebut diberlakukan, pemerintah diminta meninjau aturan-aturan negara bagian yang dinilai memberatkan dan berlebihan serta berisiko menghambat inovasi.
Aturan AI di Negara Bagian
Perusahaan besar di industri AI seperti OpenAI, Alphabet, Meta Platforms, dan firma modal ventura Andreessen Horowitz sebelumnya telah menyuarakan pentingnya aturan federal dibanding regulasi negara bagian yang berbeda-beda.
Namun, para pemimpin negara bagian dari Partai Republik dan Demokrat menilai mereka tetap membutuhkan kewenangan menetapkan panduan AI, terutama selama Kongres belum meloloskan regulasi yang komprehensif.
Bulan lalu, New York menjadi negara bagian pertama yang mewajibkan peritel online menggunakan “penetapan harga pengawasan” sehingga mereka harus mengungkapkan penggunaan algoritma dan data pribadi pelanggan. California dan Washington tengah mempertimbangkan larangan atas metode tersebut, yang dikenal sebagai “penetapan harga personalisasi.”
Di Florida, Gubernur Ron DeSantis mengusulkan rancangan undang-undang hak-hak AI yang mencakup privasi data, kontrol orang tua, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, Gubernur California Gavin Newsom—yang memimpin negara bagian pusat industri teknologi menandatangani aturan yang mewajibkan pengembang AI besar memaparkan rencana mitigasi risiko bencana.
Sejumlah negara bagian lain juga telah mengesahkan undang-undang yang melarang pembuatan citra seksual non-konsensual berbasis AI serta deepfake politik yang tidak sah. (CNBC Indonesia)
