KENDARINEWS.COM-– Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengesankan sebesar Rp27 miliar dari sektor pajak dan retribusi hingga bulan November 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar Rp5 miliar dibandingkan pencapaian pada tahun yang sama di 2024 yang hanya mencapai Rp22 miliar.
Kepala Dishub Sultra Muhammad Rajulan menyampaikan kebanggaan atas pencapaian tersebut yang tercapai sebelum akhir tahun, dan menjelaskan bahwa angka ini menjadi dasar untuk menetapkan target yang lebih ambisius di tahun depan.
“Kalau 2024 kita menghasilkan Rp22 miliar, tahun ini naik sementara di November mencapai Rp27 miliar. Berdasarkan capaian ini, kita diberikan target menyumbang PAD dari pajak dan retribusi sebesar Rp30,8 miliar untuk tahun 2026,” ujar Rajulan dalam rapat koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Rabu (10/12/2025).
Rajulan menjelaskan bahwa penyumbang terbesar PAD yang dikelola Dishub berasal dari bidang pelayaran dan pengelolaan pelabuhan. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki sejumlah fasilitas di seluruh pelabuhan penyeberangan di Sultra guna meningkatkan pendapatan dan retribusi, bahkan di tengah kondisi efisiensi anggaran yang menjadi tantangan.
“Perbaikan fasilitas pelabuhan bukan hanya untuk meningkatkan PAD, tapi juga menjamin kenyamanan masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut. Apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 nanti, yang pasti akan meningkatkan arus penumpang sehingga fasilitas yang baik sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Menurut Rajulan, lonjakan penumpang selama Nataru yang diprediksi mulai 24 Desember 2025 akan menjadi kesempatan untuk memastikan retribusi teroptimalkan, asal fasilitas pelabuhan mampu menampung jumlah penumpang yang meningkat dan memberikan kenyamanan yang layak. Petugas Dishub juga telah disiagakan di pelabuhan rute kritis seperti Baubau-Wanci, Amolengo-Labuan, dan Torobulu-Tampo untuk memantau pergerakan penumpang dan menekan praktik calo.
DPRD Sultra Dorong Perbaikan Fasilitas Pelabuhan Sebagai Prioritas
Pernyataan Rajulan kemudian didukung penuh oleh Anggota DPRD Sultra Rosni. Menurutnya, perbaikan fasilitas pelabuhan harus menjadi prioritas utama Dishub Sultra karena berkaitan langsung dengan kenyamanan penumpang dan potensi peningkatan PAD jangka panjang.
“Dengan fasilitas yang nyaman di pelabuhan, maka semakin banyak penumpang dan masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi laut. Ini tentu akan berdampak positif pada peningkatan PAD yang kita terima. Dishub telah menjadi salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penyumbang terbesar PAD provinsi dari sektor pajak dan retribusi, jadi upaya ini harus terus didorong,” ujar Rosni.
Rosni menambahkan bahwa fasilitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah fasilitas dasar yang seringkali terabaikan, seperti kamar mandi/WC, sumber air bersih, mushalla, dan ruang tunggu di pelabuhan. Menurutnya, fasilitas-fasilitas ini menjadi faktor kunci bagi penumpang dalam memilih moda transportasi, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh antar pulau.
“Banyak pelabuhan di Sultra masih kekurangan fasilitas dasar. Ini membuat penumpang merasa tidak nyaman dan kadang memilih moda lain yang lebih mahal. Jika kita bisa memperbaiki fasilitas ini, pastinya lebih banyak orang akan menggunakan pelabuhan, dan retribusi akan meningkat secara otomatis,” jelasnya.
Tantangan Anggaran: Hanya Rp8 Miliar Dialokasikan untuk Perbaikan 2026
Namun, Rosni mengakui bahwa tantangan signifikan ada di sisi anggaran yang tersedia. Untuk tahun 2026, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan fasilitas pelabuhan hanya sebesar Rp8 miliar – jumlah yang dianggap terbatas mengingat banyaknya pelabuhan yang membutuhkan perbaikan di seluruh provinsi Sultra.
“Kami mendorong agar semua OPD bisa meningkatkan PAD, tapi dengan pemangkasan anggaran yang terjadi, tentu fasilitas urgen itu penting ditingkatkan apalagi yang berpotensi menambah PAD kita. Semua harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada,” tambah Rosni.
Menanggapi hal ini, Rajulan menjelaskan bahwa Dishub akan melakukan penjadwalan perbaikan yang cerdas, dengan memprioritaskan pelabuhan yang memiliki arus penumpang tertinggi dan potensi peningkatan retribusi terbesar. Pihaknya juga akan menjelajahi kemungkinan kerja sama dengan swasta atau lembaga terkait untuk mendukung perbaikan fasilitas tanpa mengganggu alokasi anggaran provinsi.
“Kita akan memprioritaskan pelabuhan yang paling banyak digunakan oleh penumpang, seperti pelabuhan di Baubau dan Kendari. Kita juga akan mencari cara untuk memanfaatkan sumber daya lain, seperti bantuan dari instansi pusat atau kerja sama dengan pihak swasta, agar perbaikan bisa berjalan lebih cepat dan
