Kendarinews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) kembali meraih penghargaan. Kali ini Mubar sukses menyabet predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Tenggara. Dari penghargaan tersebut Penjabat (Pj) Bupati Mubar, La Ode Butolo sukses mengantarkan Mubar meraih opini WTP yang kedelapan secara berturut. “Alhamdulillah kita kembali mendapatkan opini WTP untuk yang kedelapan kalinya. Makanya kedepan kita harus terus berusaha untuk mempertahankan penghargaan ini,” kata La Ode Butolo saat dikonfirmasi usai menerima penghargaan Selasa (28/5).
Opini WTP yang didapatkan Pemkab Mubar kali ini adalah hasil dari kinerja baik dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023. Dengan predikat WTP itu Pemkab Mubar menunjukan kinerja baik dalam hal pengelolaan dan trasparasi anggaran. “Apa yang kita capai hari ini adalah hasil dari kerja kita bersama. Seluruh OPD telah melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuanga dengan baik,” ucapnya.
Pemkab Mubar telah mendapatkan opini WTP mulai sejak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021dan 2022. Kemudian pada penyusunan LKPD tahun anggaran 2023 Pemkab Mubar kembali mempertahankan konsistensinya mendapatkan penghargaan tesebut dibawa komando La Ode Butolo sebagai Pj Bupati Mubar. “Capain hari ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Taslim mengatakan terdapat empat kategori opini dalam hal pengelolaan keuangan yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), WDP Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak wajar dan Disclaimer atau tidak memberikan pendapat. “Untuk Pekab Mubar kembali berhasil meraih WTP untuk yang kedelapan kali secara berturut turut. Hal ini berkat kerja sama semua OPD dan Pemkab Mubar yang mampu menyediakan semua data yang diminta oleh tim auditor. Ditambah lagi sifat kooperatif semua elemen mulai dari kepala OPD, bendahara, PPK sampai pihak ke-3 yang terlibat dalam pembangunan di Mubar selama tahun anggaran 2023,” terangnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Taslim mengatakan penghargaan opini WTP yang didapatkan Pemkab Mubar tidak lepas dari suport Pj Bupati Mubar, La Ode Butolo yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Mubar yang selalu bersinergi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kemudian Inspektorat Mubar juga selalu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada OPD dan Desa dalam pengelolaan anggaran,” ucapnya.
Mantan Sekretaris BPKAD Mubar itu menambahkan bahwa dengan prefikat WTP yang diraih bukan berarti bebas dari temuan. Tetapi temuan yang ada dapat diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan ditindaklanjuti sesuai dgan peraturan yang berlaku.
“Maksudnya dalam posisi keuangan semua anggaran dan pertanggung jawabannya tercermin baik sesuai dgan aturan yang ada. Hal ini pula diperkuat dengan perolehan peringkat pertama sebagai Kabupaten dengan pencapaian tindak lanjut tercepat. Sehingga Mubar kembali memperoleh Opini WTP dari BPK RI perwakilan Sultra,” pungkasnya. (ahi)
