Kemendagri: Pemkab Konawe Terbaik se Sultra dan ke-13 se-Indonesia

KENDARINEWS.COM– Penjabat (Pj) Bupati Konawe Harmin Ramba lagi lagi lagi sukses menempatkan wilayahnya menjadi terbaik.

Terbaru berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Konawe tahun 2023 yang dikeluarkan Kemendagri, menempatkan Konawe di peringkat teratas dari 17 kabupaten/kota di Bumi Anoa.

Kemendagri baru-baru ini merilis hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 terhadap LPPD tahun 2022 di seluruh daerah se-Indonesia.

Untuk skop nasional, Konawe berada di urutan 13 dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia dengan skor 3,5027. Pengumuman itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 100.2.1.7-6646 tentang Hasil EPPD secara nasional tahun 2023 berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022.

Pj Bupati Konawe Harmin Ramba mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang didapatkan dari hasil penilaian Kementerian yang dipimpin Tito Karnavian itu. Katanya, dengan skor 3,5027 itu, Konawe mendapat predikat Kinerja Tinggi ditingkat nasional versi Kemendagri. 

“Dari 414 Kabupaten yang dievaluasi, Konawe berhasil mendapat status Kinerja Tinggi. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan Pemkab dalam memajukan Konawe,” bangga Harmin Ramba, Jumat (19/1).

Atas hasil EPPD yang dikeluarkan Kemendagri itu, Harmin berharap jajarannya di Pemkab Konawe tidak boleh berpuas diri. Katanya, penilaian tersebut harus dijadikan cambuk atau motivasi untuk lebih baik lagi. Sehingga, etos kerja dan sumber daya manusia (SDM) di Konawe bisa terus ditingkatkan.

“Ini capaian yang luar biasa. Target kita kedepan bukan hanya sekadar masuk 10 besar. Tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Konawe agar kita bisa menjadi yang terbaik. Yakni peringkat pertama nasional,” yakin Kepala Badan Kesbangpol Sultra itu.

Untuk mewujudkan target tersebut, Harmin Ramba mengimbau bawahannya di Pemkab Konawe untuk terus meningkatkan kinerja. Salah satunya, tetap menjaga disiplin sebagai aparatur pemerintahan di Konawe.

“Selebihnya, kita berharap dukungan seluruh elemen masyarakat agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Sehingga, target prestasi menjadi yang terbaik bisa diwujudkan,” imbuhnya.

Harmin Ramba menjelaskan, evaluasi yang dikeluarkan Kemendagri tersebut, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) untuk setiap pengukuran. Entah itu dalam hal tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang nantinya menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional. Harmin menyebut, prestasi Kinerja Tinggi dari hasil EPPD tahun 2023 atas LPPD tahun 2022 oleh Kemendagri itu, menandakan Pemkab Konawe telah berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang prima.

“Prestasi ini bukan hanya hasil kerja kepala daerah saja, melainkan segenap jajaran Pemkab Konawe secara keseluruhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN dan non-ASN lingkup pemkab Konawe yang telah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” ungkapnya.

Harmin memastikan, dirinya bakal terus melanjutkan pembangunan di Konawe selagi berstatus Pj Bupati. Pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat semisal infrastruktur dasar, sarana dan prasarana (sarpras) pendukung aktivitas, hingga perbaikan kesejahteraan warga, bakal semaksimal mungkin ia lakukan. 

“Semua sektor kita genjot. Program strategis di berbagai bidang antara lain pendidikan, kesehatan, pertanian, dan bidang-bidang lainnya terus kita optimalkan untuk mewujudkan hal tersebut,” tandas mantan Pj Sekda Pemkab Muna tersebut.

Sebagai informasi, LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. LPPD dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Mekanismenya, LPPD Kabupaten/Kota, dilaporkan ke Gubernur dan dievaluasi oleh Tim Provinsi yang terdiri dari unsur Inspektorat, unsur BPKP, serta unsur Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi, lalu kemudian dilaporkan ke Kemendagri. Sederhananya, LPPD dapat diumpamakan sebagai rapor pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di daerah setiap tahunnya. (adi).

Tinggalkan Balasan