Launching “Disatukan ASN” dan Sosialisasi Implementasi Aksi Perubahan

KENDARINEWS.COM — Manajemen ASN yang berbasis Sistem Merit terus menjadi topik pembahasan utama dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia, termasuk di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kolaka Timur, Hendra Haris menyampaikan, Disatukan-ASN ‘digitalisasi informasi standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara (ASN)” menjadi judul dalam Implementasi Aksi Perubahan dalam pelatihan administrator angkatan V tahun 2023, yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Makassar.

“Disatukan-ASN adalah suatu proses pendigitalisasian informasi standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, yang meliputi persyaratan kompetensi manajerial, kompetensi tekhnis, dan kompetenis sosial kultural untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, serta jabatan fungsional di Lingkup Pemda Koltim,” merupakan bagian dalam rangka pelaksanaan Manajemen ASN yang berbasis Sistem Merit. kata Hendra Haris yang juga sebagai peserta PKA Angkatan V.

Dia berharap, Disatukan-ASN menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan mekanisme penataan dan penempatan ASN sehingga dalam pelaksanaan proses mutasi dan promosi dapat disesuaikan dengan kompetensi yang di miliki serta berdasarkan pada kebutuhun dari organisasi.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Andi Muh. Iqbal Tongasa menyampaikan, Launching “Disatukan_ASN” dan sosialisasi implementasi aksi perubahan tidak hanya sebagai prasyarat dalam Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang dilaksanakan oleh Reformer, tetapi lebih jauh dapat dikembangkan sebagai sebuah sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan semua jenis layanan khususnya di BKPSDM Koltim.

“Saya harapkan penerapan Disatukan-ASN dapat lebih mengoptimalkan kinerja organisasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya dalam penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit, serta sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)” kata Andi Muh. Iqbal Tongasa. (kus)

Tinggalkan Balasan