KENDARINEWS.COM–Penjabat (Pj) Bupati Konawe Harmin Ramba meminta pengurus asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia (Apdesi) Konawe, “tegak lurus” dalam mendukung kebijakan pemerintah. Baik itu kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Sebagai ujung tombak pemerintahan dilevel bawah, pemerintah desa (pemdes) punya peranan penting dalam menyukseskan sejumlah agenda besar pembangunan.
Penekanan itu disampaikan Pj Bupati Konawe Harmin Ramba saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Apdesi Konawe periode 2023-2028, awal pekan kemarin
Harmin mengingatkan agar kepala desa (kades) se-Konawe satu komando dalam mendukung jalannya pemerintahan saat ini.
“Jangan lagi ada kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang tidak diikuti. Ini yang saya maksud tegak lurus. Pemerintah itu harus linear. Seiring, sekata, selangkah. Jangan Bupati-nya ke kanan, kades-nya malah ke kiri. Ini gawat yang seperti ini,” ujar Pj Bupati Konawe Harmin Ramba.
Kepala Badan Kesbangpol Sultra itu menyebut, Apdesi merupakan organisasi strategis di seluruh Indonesia dan kini sudah terbentuk di Konawe. Harmin optimis Apdesi Konawe dapat menghadirkan nuansa baru dalam mendukung program pemkab. Terlebih, pengurus DPC Apdesi Konawe diisi oleh kades yang merupakan figur muda dan potensial.
“Harapan kita, organisasi ini bisa menjadi mitra pemda dalam menjalankan roda pembangunan di Konawe. Saya juga mengapresiasi komitmen pengurus Apdesi yang menyatakan komitmennya mendukung kebijakan yang bakal saya lakukan,” imbuh Harmin Ramba.
Mantan Pj Sekretaris kabupaten (Sekab) Muna itu juga mengimbau, dalam menghadapi momentum tahun politik, kades harus bersikap netral. Katanya, meskipun dihasilkan dari proses politik, kades tidak boleh menjadi tim sukses pasangan calon (Paslon) di pemilu 2024 mendatang.
“Saya juga minta kalau habis pencairan di desa, kades jangan habiskan uangnya di Kendari. Tapi harus dibelanjakan di Unaaha, secara umum di kabupaten Konawe. Sehingga, uang yang ada di desa itu tidak berputar ke daerah lain,” pintanya.
Sementara itu, Ketua DPC Apdesi Konawe periode 2023-2028, Jumar Lakarama mengemukakan, ada sejumlah hal yang akan dilakukan oleh Apdesi Konawe pasca dikukuhkan oleh Ketua DPD Apdesi Sultra, H Tasman. Jumar Lakarama mengakui, sebagian kades tentunya punya banyak keterbatasan. Salah satunya, tidak semua kades memahami aturan regulasi dengan baik.
“Apalagi regulasi penggunaan dana desa (DD), tiap tahunnya dapat berubah. Makanya langkah pertama yang akan kami lakukan, yaitu mengedukasi semua kades berkaitan regulasi yang ada. Baik itu berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya,” ungkapnya.
Jumar Lakarama menambahkan, pihaknya juga bakal melakukan advokasi terhadap para kades yang berhimpun di Apdesi Konawe. Bukan hanya advokasi dalam hal penggunaan DD, namun menyeluruh terhadap pelaksanaan pemerintahan desa se-Konawe. DPC Apdesi Konawe pun akan mendukung penuh segala program kebijakan Pj Bupati Konawe Harmin Ramba.
“Secara organisasi, kades ini adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan serta pembina politik terkecil ditingkat desa. Maka, kami akan bersama-sama dengan pemkab, pemprov maupun pemerintah pusat, untuk mengawal pemilu ditahun 2024 agar terlaksana dengan baik, aman dan damai,” tandas Kades Momea kecamatan Abuki itu. (adi/kn)
