Rotasi Eselon II Pemkab Konawe Tunggu Rekomendasi KASN

KENDARINEWS.COM — Kursi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, belum definitif sepenuhnya. Enam pimpinan instansi dan satu posisi asisten Setkab, masih diisi pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt). Pemkab Konawe telah mewacanakan pengisian tujuh posisi pejabat eselon II tersebut agar definitif, termasuk rotasi sejumlah pejabat eselon II lainnya. Hanya saja, rotasi jabatan itu belum bisa dilakukan sebab masih menunggu izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe, Ilham Jaya, melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Jabatan, Sahrullah, mengatakan, sebagian besar pejabat eselon II lingkup Pemkab telah melaksanakan uji kompetensi (UK) sebagai syarat dilakukannya rotasi, Februari 2023 lalu. Saat ini, BKPSDM Konawe masih menantikan surat rekomendasi dari KASN sebagai dasar promosi jabatan oleh pimpinan daerah.

“Kita masih tunggu izin KASN. Kalau sudah ada itu, Bupati Konawe sudah bisa melakukan rotasi pejabat eselon II,” ujar Sahrullah, Senin (29/5). Ia menuturkan, pejabat eselon II memiliki regulasi berbeda dalam hal rotasi. Bupati hanya bisa merotasi pejabat eselon II yang telah menjabat minimal satu tahun. Hal tersebut merujuk pada surat edaran MenPAN-RB nomor 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian JPTP secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Sehingga, bupati sebelum melakukan rotasi jabatan eselon II, perlu melihat beberapa hal. Yakni, apakah pejabat tersebut telah mengikuti UK JPTP, masa jabatan satu tahun keatas, serta telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari KASN.

“Selama semua itu tidak terpenuhi, maka bupati tidak boleh melakukan rotasi di lingkup jabatan eselon II,” tandasnya. Untuk diketahui, tujuh jabatan eselon II lingkup Pemkab Konawe yang masih diisi Plt, yakni Asisten I Setkab serta enam pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (kn)

Tinggalkan Balasan