OP Nakes Tolak RUU Omnimbus Law

KENDARINEWS.COM–Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam lima Organisasi Profesi (OP) Tenaga Kesehatan (Nakes) di Sultra  mendatangi kantor  DPRD Sultra untuk melakukan aksi damai menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Senin (8/5).

Kelima OP Nakes tersebut masing-masing Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Juru bicara IDI Sultra  dr. Faruly W. S. Limba, SpB, Subsp.Onk(K) mengatakan, aksi damai tersebut dilakukan serentak seluruh wilayah Indonesia guna menolak dan meminta pembahasan RUU Omnimbus Law dihentikan. Pasalnya jika RUU Kesehatan tersebut disahkan akan berdampak besar terhadap seluruh OP Nakes di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sultra.

“Subtansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang sudah terbangun baik dengan mencabut beberapa Undang-undang yang sangat relevan. Mencabut UU Keperawatan dengan tidak mensubtitusi norma-norma esensial yang sangat dibutuhkan profesi Perawat, akan mengembalikan posisi Perawat kepada kondisi 30 tahun silam dalam sistem kesehatan,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, ada enam poin yang menjadi dasar penolakan RUU Omnimbus law kesehatan itu. Diantaranya, adalah terjadinya dekonstruksi, yakni Pemerintah memberangus peran lembaga otonom kedokteran KKI, MKDKI dan Kolegium menimbulkan absolutisme kekuasaan sehingga berpotensi merusak tatanan yang sudah berjalan baik. Kedua, lanjut dia dapat menyebabkan minimnya perlindungan hukum NAKES.

“Artinya sengketa medis rawan terjadi karena setiap pasien yang dirugikan dapat meminta ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 326 RUUK), ” jelasnya.

Disisi lain, kata Jubir IDI Sultra ini, peran atau keberadaan OP  dihilangkan. Padahal OP adalah mutlak untuk menghimpun tenaga medis/kesehatan yang seprofesi berdasar kesamaan keahlian, aspirasi serta etika profesi. Hilangnya OP menjadikan tenaga medis/kesehatan sekedar pekerja sebagaimana buruh.

“Kemudian adanya  kecenderungan kapitalisasi dan liberalisasi tenaga kesehatan. Karena berubahanya mindset health care menjadi health industry membuka peluang besar kapitalisasi sektor kesehatan termasuk pihak asing yang mengancam Ketahanan Nasional Bidang Kesehatan, “tegasnya saat melakukan aksi damai di kantor DPRD Sultra, kemarin.

Senada disampaikan Jubir PPNI, Sapril. Kata dia, dalam draf RUU Kesehatan masih tampak tidak sungguh-sungguh untuk mereformasi sistem kesehatan, khususnya sumber daya kesehatan, masih diskriminatif dalam pengaturannya.
Pasalnya, RUU Kesehatan menjabarkan tentang kualifikasi Sumber Daya Kesehatan dengan berbagai aspeknya, adalah tenaga kesehatan.

“Hal ini akan menimbulkan persoalan tersendiri di kemudian hari dengan adanya turunan regulasi dan kebijakan yang berbeda dari sisi porsi dan prioritas, sebagaimana jauh sebelum penataan sistem kesehatan di Indonesia melalui UU Profesi masing-masing,”jelasnya.

Kata dia, RUU Kesehatan berpotensi memberi kemudahan perawat asing bekerja di Indonesia yang mengikuti kebijakan  investasi.
Dan ini  akan menjadi ancaman karena mempersempit kesempatan kerja lulusan perguruan tinggi Keperawatan di Indonesia.
“Olehnya itu, kami menolak tegas dan mendesak DPRD untuk menyampaikan ke Menko Polhukam RI, Menko Kemaritiman dan Investasi RI, untuk memperhatikan kembali agar UU Keperawatan tidak dicabut,”tambahnya.

Sementara itu, ketua IDI Sultra, dr. Wayong menambahkan, penolakan RUU Omnimbus law kesehatan itu dilakukan Aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa (ASET BANGSA) yang terdiri dari IBI-PDGI-IDI-PPNI-IAI, ini murni atas inisiatif dan untuk memperjuangkan peran dari lima OP tersebut.
“Sehingga dalam aksi ini, tidak lain adalah kami meminta agar pembahasan RUU Omnimbus law kesehatan dihentikan. Karena ini sudah tidak sejalan dengan tujuan dan hakikat OP yang telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya. Dikatakan dr. Wayong dalam draf RUU Omnimbus law itu seakan menjustifikasi bahwa regulasi yang ada tidak mampu mengatasi masalah kesehatan padahal sudah cukup banyak regulasi tentang kesehatan dan profesi sayangnya dalam pelaksanaannya banyak yang belum berjalan.

“Kedua tidak ada partisipasi dari pihak terkait. Artinya public hearing yang diselenggarakan hanyalah sekedar formalitas. DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang diajukan pemerintah tidak mengakomodasi stakeholder yang berkompeten, ” cetus Wayong mewakili IDI Sultra yang sementara melakukan aksi damai di Jakarta kemarin.

Terpisah, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh menyambut positif atas aksi damai OP Nakes tersebut. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi sejumlah organisasi Kesehatan itu.

“Tentu kami sangat mendukung atas tuntutan penolakan RUU Omnimbus law kesehatan ini. Setelah ini kita akan segera melanjutkan ke Pusat dan instansi vertikal. Kami juga di DPRD akan selalu bersama OP Nakes untuk menolak RUU Omnimbus law tersebut, “tegas Abdurrahman Saleh saat menerima massa aksi di kantor DPRD Sultra, Senin (8/5) kemarin. (kam/KN)

Tinggalkan Balasan