TPP ASN Konawe Rp 37 Miliar

KENDARINEWS.COM– Dita­hun ini, Pemkab mengalokasikan dana dari APBD Konawe untuk membayar tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ribuan ASN sebesar Rp 37 miliar.

Sekretaris kabupaten (Sekab) Konawe, Fer­dinand Sapan, mengatakan, pen­gukuran TPP itu setidaknya ada dua. Yakni, terkait dengan kedisi­plinan dan kinerja para pegawai. Mengenai kedisiplinan, menurut­nya, bukan hal sulit untuk men­gukurnya. Adapun dari aspek kinerja, formulanya berdasarkan capaian kinerja atau analisis be­ban kerja yang harus diselesaikan oleh pegawai.

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa menyalami ASN Pemkab Konawe.

“Kalau itu tercapai dan kinerjanya bagus, itu menjadi tolak ukurnya. Kalau masalah disiplin, kan gam­pang mengukurnya,” ujar Ferdinand Sapan, Kamis (19/1).

Ia menuturkan, sesuai mekanisme, pembayaran TPP ASN harus terlebih dulu menda­pat persetujuan dari Kemendagri. Katanya, pengajuan rekomendasi tersebut saat ini masih berproses. Dalam bulan Januari ini pula, se­luruh kelengkapan yang menjadi syarat pembayaran TPP ASN akan dibawa ke Jakarta.

“Sehingga sepertinya untuk TPP ASN Januari, belum bisa dibayar­kan. Sebab rekomendasi itu tidak bisa berlaku surut. Jadi misalnya direkomendasikan di Februari, maka efektifnya TPP itu akan diba­yar pada Februari mendatang,” un­gkapnya.

Ia menambahkan, untuk ab­sensi TPP tidak dilakukan se­cara manual. Pemkab beren­cana menggunakan aplikasi via ponsel Android. Ferdinand Sapan menyebut, absensi mela­lui aplikasi bisa memudahkan dalam mengontrol kedisiplinan seorang pegawai. Absensi terse­but, bisa menjadi pengurang besaran TPP. Jika pegawai harusnya efektif 25 hari kerja, namun ternyata ab­sensinya dibawah itu, maka bisa mengurangi TPP yang bakal di­terima setiap ASN.

“TPP itu ada hitungan atau grade tersendiri. Tidak semua pegawai itu akan menerima sama. Jadi, berdasarkan beban kerja dan lain sebagainya,” be­bernya.

Mantan Kepala BPKAD Konawe itu menerangkan, Pem­kab telah memiliki hitungan terkait besaran TPP ditahun 2023. Anggaran yang dipor­sikan, yakni sebesar Rp 37 mil­iar untuk membayar TPP ASN selama satu tahun.

Nominal itu, bahkan dimungkinkan menga­lami peningkatan selama daer­ah akhirnya punya pendapatan lebih dari sumber-sumber PAD.

“Harapannya dengan adanya pemberian TPP ASN itu, kita in­gin para pegawai memberikan kontribusi positif terhadap dae­rah. Dengan kontribusi positif itu, jasa terhadap pegawai itu juga lebih dihargai. Sehingga kesejahteraannya dari sisi nilai kita upayakan bisa terakomoda­si,” tandas Ferdinand. (KN)

Tinggalkan Balasan