DPR Ingatkan Panglima TNI Baru Jaga Netralitas di Tahun Politik
–
KENDARNEWS.COM — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono telah menuntaskan fit and proper test serta verifikasi faktual calon panglima TNI. Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mendorong agar calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme tantara sebagai pelindung rakyat. Sebab, periode kepemimpinan Panglima TNI yang akan diembannya relatif singkat, namun ada banyak tanggung jawab yang akan dihadapi.
“Ada banyak hal yang memang harus menjadi perhatian bagi TNI. Salah satunya adalah bagaimana memprioritaskan di masa yang tidak cukup panjang ini beberapa prioritas, terobosan dari Panglima (baru) untuk memberikan satu porsi bagaimana membuat TNI ini lebih mampu meningkatkan profesionalisme, lebih mampu meningkatkan posisi dari TNI untuk betul-betul menjadi pelindung rakyat,” kata Arwani kepada wartawan, Minggu (4/12).
Politikus PPP ini juga memberikan perhatian khusus agar TNI mampu berdiri di posisi yang tepat saat digelarnya Pemilu 2024. Dia menjelaskan, profesionalisme prajurit dan netralitas TNI dalam Pemilu harus benar-benar dijaga.
Menurutnya, TNI harus berada di belakang rakyat. Karena itu, dia meminta agar Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum-momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI.
“Betul-betul TNI itu (harus) menjadi milik rakyat, bukan milik partai tertentu, bukan milik golongan tertentu. Inilah yang akan memperkuat TNI itu sendiri. Saya yakin Pak Yudo akan mampu membawa posisi TNI yang betul-betul menjadi milik rakyat itu,” ungkap Arwani.
Arwani menegaskan, tahun 2023 yang sebentar lagi akan datang, adalah tahun politik sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Dia menekankan, tahun politik penting untuk menempatkan profesionalisme posisi TNI dalam kancah perpolitikan. “Panglima TNI harus melakukan terobosan komunikasi dalam konteks perkembangan atau dinamika nasional,” tegas Arwani.
Sementara itu, Laksamana Yudo memastikan seluruh prajurit TNI tetap netral. Tidak akan memihak partai politik (parpol) dan calon pemimpin tertentu. Menurut Yudo, prinsip netralitas itu telah disosialisasikan kepada seluruh prajurit. ”Kita tetap netral di dalam Pemilu 2024 nanti,” tegasnya.
Di luar netralitas TNI, Yudo menambahkan, dirinya akan meneruskan program Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan mengevaluasi beberapa hal bersama jajarannya. ”Tentunya akan kami evaluasi bersama juga dengan kepala staf angkatan,” imbuhnya.
Yudo menegaskan, dirinya tidak mungkin bekerja sendiri. Sehingga harus ada kerja sama dengan kepala staf angkatan dan instansi lainnya. Termasuk kerja sama dengan Polri.
Di sisi lain, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis menilai, narasi terkait netralitas TNI yang disampaikan Yudo merupakan upaya untuk meyakinkan publik bahwa TNI memang tidak berpolitik. ”Apalagi, prinsip netralitas itu sebenarnya sudah tertuang dalam UU TNI,” kata Beni kepada Jawa Pos. (jpg)
