KENDARINEWS.COM — Pengamat Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta mendukung peringatan keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menggunakan politik identitas berbalut SARA dalam pemilihan presiden 2024. Presiden Jokowi menegaskan, politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia. Sehingga, politisasi agama serta SARA sebaiknya dihindari. Sebab, di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global berpotensi menimbulkan bahaya besar.
Karena itu, Stanislaus mendorong supaya elit parpol dan calon presiden maupun calon wakil presiden melakukan deklarasi bersama, menyatakan dalam kampanyenya tidak menggunakan politisasi SARA. “Saya sepakat kalau misalnya aktor-aktor politik itu, nanti berkumpul dan mengakhiri hal-hal yang bersifat negatif. Termasuk istilah cebong kampret dan sekarang munculnya kadrun. Ini akan muncul terus polarisasi dengan stigma negatif. Bahkan arahnya dehumanisasi yang merendahkan martabat manusia,” ujar Stanislaus, Rabu (23/11/).
“Saya sepakat perlu diadakan komitmen, adakan deklarasi bersama yang tidak menggunakan istilah-istilah yang mengarah kepada dehumanisasi. Kalau misalnya ada seperti itu, harus ada sanksi tegas,” tegasnya. Selain deklarasi dan komitmen bersama, Stanislaus juga meminta dibuatkan aturan secara tegas, baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun peraturan Undang-Undang yang menyangkut soal politik identitas.
Menurutnya, jika ada yang melanggar peraturan atau masih menggunakan cara-cara kampanye yang menimbulkan perpecahan, disanksi secara tegas dengan mendiskualifikasi pencalonannya atau dicabut hak memilih maupun hak untuk dipilih. “Sebaiknya ini diatur, jangan hanya himbauan atau jangan hanya arahan. Harusnya diatur sekalian secara detail di peraturan KPU atau di undang-undang pemilu. Bahwa misalnya tidak boleh melakukan politik yang mengakibatkan pecah belah atau merendahkan martabat manusia,” jelasnya.
Lanjut Stanislaus, politik identitas sebuah keniscayaan. Namun yang terpenting menurutnya adalah mereduksi dampak buruk seperti menimbulkan konflik dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. “Tapi yang penting dampak yang harus direduksi jangan sampai politik identitas berdampak pada konflik masa,” ucapnya. (jp)
