oleh

Pengadaan ASN 2022 Hanya untuk PPPK

KENDARINEWS.COM — Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, baru saja menghadiri rapat koordinasi (Rakor) persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta. Rakor yang juga dihadiri bupati/wali kota se-Indonesia itu, dibuka langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas.

Pertemuan itu sekaligus mempertegas keseriusan pemerintah terkait rekrutmen ASN ditahun 2022 ini. Dalam arahannya saat Rakor tersebut, MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengemukakan, salah satu prioritas pemerintah adalah terkait penataan tenaga honorer. Sebab itu, kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 hanya dalam bentuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah yang akan diterima pada tahun 2022 sebanyak 1.035.811 orang. Terdiri dari 93.554 PPPK instansi pusat, serta 942.257 PPPK yang akan ditempatkan pada instansi perangkat daerah. “Kita prioritaskan memperbanyak untuk merekrut guru. Jumlahnya 45.000 orang untuk pusat dan 758.018 guru PPPK di daerah. Sisanya untuk tenaga kesehatan (nakes),” ujar Abdullah Azwar Anas, kemarin.

Sementara itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, mengaku sangat bersyukur dengan apa yang direncanakan Pemerintah Pusat. Bupati Konawe dua periode itu menyebut, rencana pengadaan ASN ditahun 2022 menjadi “angin segar” bagi masyarakat Sultra. Terkhusus, warga Konawe untuk menjadi seorang abdi negara. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat. Ini kabar yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Pastinya akan ada kesempatan besar untuk menjadi ASN,” kata Kery Saiful Konggoasa, Rabu (14/9).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe, Ilham Jaya, menuturkan, secara umum ASN saat ini terbagi dua kategori. Yakni, Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta PPPK. Pengadaan ASN tahun 2022 oleh Pemerintah Pusat, sebutnya, akan fokus terhadap rekrutmen PPPK. “Seleksinya kurang lebih masih sama dengan proses yang dilakukan sebelumnya. Untuk kepastiannya, kita masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) lanjutan dari KemenPAN-RB,” bebernya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe itu menambahkan, rekrutmen ASN ditahun 2022 tak ada kaitannya dengan pengumpulan database tenaga honorer umum maupun kategori 2 (K2) yang belum lama ini dilakukan. Katanya, validasi data honorer tersebut dimaksudkan untuk pemetaan jumlah pegawai di masing-masing instansi. Bisa jadi pula, pendataan honorer tersebut untuk kebutuhan pengadaan ASN ditahun 2023. “Jadi konteksnya berbeda. Pengadaan ASN ditahun 2022 ini hanya akan berfokus pada penerimaan PPPK. Mudah-mudahan ada informasi lebih lanjut dari pusat sehingga secepatnya bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat,” tandasnya. (b/adi)

Komentar

Tinggalkan Balasan