KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) akan mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan bagi 190 PNS formasi tahun 2021. Sebab, untuk mengakomodir Latsar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2022 belum dapat dilaksanakan, mengingat tak ada kegiatan baru. Kepala BKAD Konut, Marthen Minggu, menjelaskan, dalam APBD tahun 2022 program Diklat prajabatan untuk 190 ASN belum dapat dianggarkan dalam APBD-P tahun ini.
Makanya, mantan Kepala Inspektorat Konut itu meminta agar pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengusulkan di APBD reguler tahun 2023. “Ini juga menjadi perhatian bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bila diberikan pagu maka didahulukan dulu urusan wajib, baru urusan sunahnya. Jadi kembali lagi kepada OPD masing-masing,” tegas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu.
Marthen Minggu melanjutkan, untuk dianggarkan dalam perubahan APBD 2022 dipastikan tidak akan terakomodasi. Karena justru dalam APBD perubahan tak ada program baru. Apalagi untuk pelaksanaan Diklat prajabatan menggunakan biaya yang cukup besar. “Untuk perubahan tidak ada program baru atau uang baru,” sambungnya.
Marthen Minggu menyarankan agar Latsar Prajabatan bagi 190 ASN dapat terlaksana tahun 2023 mendatang, maka BKPSDM sebagai intansi teknis harus mengusulkan kegiatan tersebut dalam pembahasan APBD 2023. Bagaimanapun, OPD teknis yang lebih memahami program yang menjadi skala prioritas di internal instansinya. “Jadi silahkan diusulkan. Masa kami di keuangan yang harus minta agar dimasukkan itu. Jadi jangan kita saling lempar tanggung jawab. Karena tidak akan menyelesaikan masalah,” sorot Marthen Minggu.
Sebelumnya Kepala BKPSDM Konut, Moh. Nursain, melalui Kabid Diklat, Hardin, menjelaskan, pihaknya akan mengusulkan anggaran di APBDP 2022 pada kegiatan Latsar bagi 190 ASN yang baru diberikan SK sebagai seorang abdi negara. “Yang ini kita mau anggarkan lagi, CPNS formasi tahun 2021 sebanyak 190 orang. Minimal lewat perubahan anggaran ada sebagian peserta yang harus ikut Latsar,”ujar mantan Kasubag Protokoler Sekretariat Pemkab Konut itu.
Hardin menuturkan dari 190 PNS formasi CPNS tahun 2021, minimal terdapat satu gelombang yang mengikuti Latsar, mengingat kebutuhan anggaran untuk setiap orang peserta cukup besar. Biayanya mencapai Rp 9 juta dan ditanggung penuh APBD kabupaten. (c/min)
