oleh

Pengutipan Retribusi PKD Dihentikan

KENDARINEWS.COM — Penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD) di Konawe, dihentikan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah menyetop penarikan retribusi PKD pada pos-pos pendapatan asli daerah (PAD) yang melekat di Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dismudorapar) setempat. Pelarangan penarikan retribusi PKD itu tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 974/454/2022 yang dikeluarkan Pemkab Konawe sejak 3 Agustus lalu.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan, mengatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil konsultasi Pemkab Konawe di Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 13 Juli 2022 lalu. Melalui koordinasi tersebut, pihaknya sepakat menyetop pemungutan retribusi PKD pada Dishub Konawe sebab tidak memiliki dasar hukum. Entah itu ditinjau melalui undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maupun UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD). “Adalah kewajiban Pemkab Konawe untuk menyediakan jalan raya sebagai prasarana utama yang menunjang transportasi darat guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dalam hal ini, kepentingan mobilitas warga dalam mencapai tujuan ekonomi maupun nonekonomi. Dan itu tanpa harus dipungut retribusi atas penggunaan atau pemanfaatan jalan raya,” ujar Ferdinand Sapan, Kamis (11/8).

Sementara itu, Kepala Dishub Konawe, Nuriadin, menyebut, instansinya telah menindaklanjuti surat pemberitahuan yang dilayangkan Pemkab. Pasca surat itu diterima, pihaknya kini tidak lagi mengutip retribusi terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas di pos-pos PAD se-Konawe. “Surat itu sebenarnya bukan hanya untuk Dishub. Dinas Pariwisata juga termasuk, sebab menyangkut pos PAD di wisata permandian Toronipa. Itu sudah dihentikan, permandian Batu Gong juga,” ujar mantan Camat Amonggedo itu.

Nuriadin membantah pihaknya masih menarik retribusi PKD pada pos PAD di terminal Wawotobi pasca surat pemberitahuan dari Pemkab dikeluarkan. Katanya, pegawai Dishub Konawe di terminal tersebut memang masih memungut retribusi. Namun, retribusi itu nantinya disetorkan kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dishub Sulawesi Tenggara. “Sekarang ini, Terminal Wawotobi itu dikelola Pemprov. Kita hanya terima bagi hasilnya saja. Hanya Terminal Wawotobi yang masih beroperasi. Akan tetapi untuk pos PAD Konawe sudah tidak ada lagi. Karcis dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe juga sudah kita kembalikan,” tandasnya. (b/adi)

Komentar

Tinggalkan Balasan