Proyek Jalan Lawele-Kabungka Terhenti Sementara


KENDARINEWS.COM — Proyek strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton yakni pembangunan jalan baru yang menghubungkan dua kecamatan, Pasarwajo-Lasalimu, menemui sedikit kendala. Pemkab Buton sudah membiayai proyek itu melalui skema pinjaman daerah kurang lebih Rp 40 miliar, termasuk pembangunan tiga unit jembatan Rp 17 miliar. Sayangnya, saat ini pembangunannya terhenti sementara karena alasan, rute desain jalan itu melewati lahan milik perusahaan swasta. Pihak rekanan dan perusahaan pun belum menemui kesepakatan.

Ledrik V.M. Takaendengan

Kondisi itu dibenarkan pihak Kejaksaan Negeri Buton sebagai pendamping hukum atas proyek-proyek strategis Pemerintah Daerah. “Kita sebenarnya bisa berperan dua sisi, disamping sebagai pendampingan, bisa juga sebagai pengamanan. Tapi ketika masuk di Buton, memang saya lihat, hanya satu sisi itu yang dimanfaatkan Pemkab. Sehingga peran kita di situ hanya memberi advice, tawaran solusi ketika ada masalah seperti itu di lapangan,” jelas Kajari Buton, Ledrik V.M. Takaendengan, kemarin.

Ia mengaku, sudah pula melakukan langkah-langkah identifikasi mengapa proyek itu tidak berlanjut, sementara kontraknya akan segera berakhir. Ditemukan, awalnya masalah yang dihadapi, ada oknum yang melarikan diri setelah melakukan pencairan uang muka proyek. Masalah lain, curah hujan yang tinggi membuat progres pekerjaan lamban dan material selalu rusak.
“Kalau ada peran dalam pengamanan jalan, pasti tidak terjadi. Karena Tim Intelijen akan turun. Tapi karena sudah terjadi, tetap kita carikan solusi terbaik. Pada akhirnya ini teratasi dengan perpanjangan kontrak dan bayar denda,” paparnya.

Kemudian, masalah baru kembali muncul di akhir tahun 2021 lalu. Penyedia jasa tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena belakangan diketahui jalur yang dilewati sesuai desain perencanaan, adalah lahan milik sebuah perusahaan. “Menjelang akhir kontrak, ternyata ada perusahaan tambang yang tidak mau dilewati lokasinya. Ceritanya take over lahan dari pihak lain ke si perusahaan. Maka deadlocklah,” terang Takaendengan.

Atas kondisi itu, Kejari Buton sudah pula memberikan masukan bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan tetap memerhatikan tata aturan hukum yang berlaku. “Kepada pemerintah sudah kita beri masukan. Kami bisa masuk lebih jauh tapi harus ada surat kuasa, karena masalah diawal tadi, peran kita pincang makanya kapasitas terbatas,” lanjutnya.

Sementara kepada penyedia, saat ini pekerjaan sudah 60 persen. Cukup dipastikan saja sepanjang volume itu, tidak ada pelanggaran hukum. Sebab saat melakukan Monev nanti, pihaknya hanya akan mengecek pekerjaan yang sudah selesai. Sebab yang belum, telah diketahui masalahnya. “Kita hanya kasih masukan, kalau ada kuasa, maka kita bisa berbuat. Saat ini kita kasih advice saja, baik ke Pemkab maupun ke penyedia, ini kalau tidak selesai, imbasnya jelas pemutusan kontrak,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Buton, La Bakry, belum bisa memberikan komentar soal masalah tersebut, Sebab ia mengaku masih akan menunggu laporan detail dari pihak Dinas PUPR Buton. (b/lyn)

Tinggalkan Balasan