Mendagri Tito Dorong Mal Pelayanan Publik


KENDARINEWS.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah. Menurutnya, keberadaan MPP memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi dan mencegah potensi terjadinya korupsi.

“Yang saya temui, ada beberapa provinsi, satu pun tidak ada mal pelayanan publik. Ini sekarang kami lagi dorong agar mencegah tindak pidana korupsi, pungli khususnya,” kata Tito dalam keterangannya, Kamis (3/2).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Tito menjelaskan, dengan adanya MPP diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah. MPP dengan sistem satu atap atau one roof system bisa melayani seluruh kebutuhan publik yang berada dalam satu tempat.

Hal ini disebabkan pelayanan yang disediakan MPP dibuat secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam sebuah sistem tanpa transaksi tunai. “Semua transaksi tidak ada yang tunai, tapi menggunakan bank yang ada di situ juga, ini akan jauh mengurangi pungli,” tuturnya.

Melalui sistem transparan dan akuntabel inilah keberadaan MPP akan semakin mendorong kepastian dan kemudahan dalam mengurus berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk perizinan usaha. Terlebih, hal ini didukung dengan proses yang mudah, alur birokrasi yang ringkas, yakni terpusat dan terkoordinasi dalam satu sistem yang sama.

Pelayanan seperti itu membuat masyarakat lebih nyaman dan semakin dimudahkan dalam menyelesaikan urusannya. “Mal Pelayanan Publik ini juga untuk membuat kepastian perizinan berusaha lebih mudah,” klaim Tito.

Kehadiran MPP diharapkan menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan yang simpel dan tidak berbelit-belit. Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam mengakses layanan.

“Nilai pentingnya adalah mempermudah masyarakat, bahwa negara itu hadir, pelayanan mereka mudah, clear, kemudian transparan, dan keterbukaan,” cetus Tito.

Adapun pembangunan MPP merupakan salah satu langkah dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi. Karena itu, pemerintah mendorong semua daerah mengembangkan MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Sebab, keberadaan MPP yang mengedepankan prinsip keterpaduan, berdaya guna, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan, dapat memudahkan berbagai urusan masyarakat,” tegas Tito. (jpg)

Tinggalkan Balasan