KENDARINEWS.COM — Semangat pluralisme yang dilahirkan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tetap berkobar di Kabupaten Konawe. Adalah Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa menjaga semangat pluralisme tetap bergelora. Di periode kedua memimpin Kabupaten Konawe, Kery menabalkan tekad guna meningkatkan kerukunan antar umat beragama baik Islam, Kristen, Hindu maupun Buddha yang tinggal dan menetap di otoritanya.
Teranyar, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa menggagas terbentuknya Dewan Kemakmuran Rumah Ibadah (DKRI) di Konawe. Bupati Kery mengatakan, inisiatif pembentukan DKRI tak lain dalam rangka optimalisasi fungsi rumah-rumah ibadah yang ada di wilayah setempat. Sehingga nantinya, masjid, gereja, pura ataupun vihara tidak hanya menjadi pusat kegiatan rohani masing-masing agama, namun juga sekaligus pemberdayaan persatuan umat.
“Sudah ada Surat Keputusan (SK)-nya tentang penetapan pengurus DKRI Konawe. Saya menunjuk Wakil Bupati menjadi Ketua DKRI Konawe. Dalam struktur itu menggandeng lintas agama. Kita semua berharap DKRI mengambil peran sentral dalam menjaga kerukunan umat beragama di Konawe,” ujar mantan Ketua DPRD Konawe itu kepada Kendari Pos, kemarin.
Bupati Kery Saiful Konggoasa mengemukakan, DKRI berbeda dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) ataupun Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Semangat ikhtiar DMI dan DKM hanya khusus membina peribadatan umat Islam semata. Sementara, DKRI merangkul semua agama yang diakui pemerintah. Niat awalnya yakni pemkab ingin berperan untuk mengayomi semua rumah ibadah yang ada di daerah berjuluk lumbung beras Sultra tersebut.
“Spirit DKRI sungguh merah putih, sangat mengadopsi nilai-nilai Pancasila karena dapat mengayomi semua lintas agama. Ini inovasi pertama di Indonesia. Saya yakin kalau Presiden RI tahu, ini akan dibuatkan semacam lembaga resmi dari pemerintah pusat,” ungkap Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PAN Sultra itu.
Sementara itu, Wabup Konawe Gusli Topan Sabara menerangkan, selama ini pemkab lebih banyak memikirkan pengembangan umat muslim saja lewat program di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Konawe. Nah, lewat DKRI yang telah terbentuk itu, pemkab pun akan membantu pengembangan kegiatan agama lainnya. Seperti, rehabilitasi atau pembangunan gereja, pura dan vihara melalui mekanisme dana hibah yang diberikan pemkab kepada DKRI Konawe.
“Untuk meringankan pemerintah daerah, DKRI juga bakal menghimpun dana dari pihak ketiga maupun swasta. Instansi-instansi pemkab Konawe yang tertera dalam SK DKRI itu, juga kita minta agar berinfaq tiap bulan. Jadi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), saya akan minta lewat Sekretaris Kabupaten (Sekab),” beber Gusli Topan Sabara.
Dirinya menyebut, ada beberapa pembagian bidang kerja dalam struktur DKRI Konawe. Masing-masing, bidang kerja sama lintas agama, bidang penggalangan dana sosial dan kesejahteraan umat, serta bidang pembinaan pengelolaan rumah ibadah. Ada pula bidang pembangunan fisik sarana prasarana (sarpras), juga bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengurus rumah ibadah. “Dari lima bidang itu, ada perwakilan dari masing-masing agama dalam struktur DKRI Konawe. Mulai dari pemeluk agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha,” sebutnya.
Lanjut politikus PAN Konawe itu, dari hasil komunikasi yang dilakukannya, beberapa perusahaan swasta di Konawe sepakat menginfaqkan Rp 10.000 dari setiap gaji karyawannya untuk mendukung kegiatan DKRI. Setiap tiga bulan, dana yang dihimpun DKRI bakal disalurkan ke rekening masing-masing agama. Dana itulah yang kelak dipakai untuk membangun sarana prasarana (sarpras) rumah ibadah yang memerlukan perbaikan.
“Kita minta dibuatkan lima rekening. Ada rekening Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu serta rekening Buddha. Tiap tiga bulan, dana yang terkumpul lewat DKRI kita salurkan ke masing-masing rekening tersebut,” tutur Gusli Topan Sabara. (adi/b)
Membuat Lima Rekening
