Anggaran Berkurang, Pembahasan Enam Raperda Ditunda

Metro Kendari
Sahrir

KENDARINEWS.COM– Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2021, ditunda. Penundaan tersebut karena ketidaksesuaian nominal pengajuan permohonan anggaran pembahasan Raperda dengan satuan biaya umum (SBU) yang tersedia dalam sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Kasubag Program dan Keuangan DPRD Sultra, Esaf Saemani, mengatakan, jumlah pengajuan anggaran yang diusulkan pada aplikasi SIPD untuk pembahasan Raperda sekira Rp 75 juta. Sementara yang tersedia dalam SBU hanya Rp 50 juta. Artinya antara permintaan dan ketersediaan anggaran tidak sesuai. “Makanya pengajuan tersebut tidak bisa terakomodir,” kata Esaf Saemani, Selasa (25/5).


Untuk mengakomodasi pengajuan anggaran Raperda tersebut, harus menunggu APBD Perubahan untuk dilakukan penyesuaian sesuai permintaan. “Jadwal agenda perubahan anggaran kemungkinan dilakukan akhir bulan Juli,” urainya. Esaf Saemani menambahkan, regulasi tahun 2021 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengajukan anggaran mesti menyesuaikan dengan yang tertera di SIPD.

“Harus dipahami saat ini stabilitas anggaran banyak dialihkan ke refocusing penanganan Covid-19. Jadi sangat terbatas,” bebernya. Sementara itu, Kasubag Perundang-Undangan DPRD Sultra, Sahrir menyampaikan, pembahasan Raperda bisa dilakukan dengan anggaran Rp 50 juta, sesuai yang tertera dalam SIPD. Hanya saja, dengan ketersediaan kuantitas anggaran sebanyak itu, dikhawatirkan hasilnya berpotensi tidak maksimal.

“Tahun lalu dianggarkan Rp 75 juta. Sekarang menurun hingga Rp 50 juta. Jika tetap dipaksakan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Misalnya, untuk membiayai tim dari perguruan tinggi yang diturunkan di lapangan melakukan penelitian, butuh biaya besar,” kata Sahrir. Ia menjelaskan, terdapat enam Perda yang ditelurkan DPRD Sultra. Yaitu pelestarian dan perlindungan cagar budaya, pelestarian dan pemajuan warisan kebudayaan tak benda, pelestarian pengelolaan dan pengembangan pangan lokal, serta tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD).


“Dua perda lainnya tentang penaggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan penanggulangan penyakit menular,” jelasnya. Usulan enam Perda tersebut, kata dia, akan dilakukan penelitian terhadap materi pokok. Sistemnya akan bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Sultra. Nantinya akan ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak kampus yang ditunjuk. “Setelah MoU, maka pihak kampus akan membuat naskah akademik tiap-tiap materi pokok Perda. Juga mereka akan melakukan penelitian untuk menguji layak dan tidaknya Perda yang diusulkan,” tandasnya. (b/ali)

Tinggalkan Balasan