KENDARINEWS.COM – Tudingan buzzer atau pendengung ke mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai idak pernah melakukan peremajaan terhadap alat utama sistem senjata (alutsista) dibalas kubu Partai Demokrat.
Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap langsung membeberkan bukti bahwa segala tudingan buzzer Presiden Jokowi yang dilayangkan kepada SBY itu tidak benar.
Yan Harahap menyebut, di era kepemimpinan Presiden SBY dulu, alutsista selalu menjadi perhatian penting.
“Untuk diketahui buzzer Jokowi, bahwa di era SBY alutsista menjadi perhatian penting,” kata Yan Harahap dari akun Twitter pribadinya, Yan Harahap.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data anggaran alutsista dari tahun 2004 hingga 2014. Pada tahun 2004, pemerintahan di era kepemimpinan Presiden SBY mengucurkan dana sekitar Rp 21,4 triliun untuk alutsista.
Kemudian memasuki tahun 2005 hingga 2009, anggaran untuk alutsista yang dikeluarkan SBY relatif stabil di kisaran Rp 30 triliun.
Sementara dari tahun 2010 hingga 2011, anggaran untuk alutsista yang dikeluarkan SBY melonjak secara drastis hingga menembus angka sekitar Rp 50 triliun.
Selanjutnya masuk ke tahun 2012, anggaran untuk alutsista yang dikeluarkan SBY melonjak secara drastis hingga menembus angka sekitar Rp 70 triliun..Kemudian memasuki tahun 2013 hingga 2014, anggaran untuk alutsista yang dikeluarkan SBY relatif stabil di kisaran Rp 83,4 triliun.
Berdasarkan data tersebut, Yan Harahap menuturkan bahwa anggaran untuk alutsista mengalami peningkatan hampir 400 persen dari 2004 hingga 2014.
“Anggaran TNI & Pertahanan Negara pun meningkat hampir 400 persen,” ungkap Yan Harahap.
Dari anggaran tersebut, Yan Harahap menyebut, pemerintahan Presiden SBY mampu membeli beragam jenis pesawat di mulai dari pesawat Sukhoi, CN235, hingga T-50i sebagai alat penunjang di sektor pertahanan udara.
Selain itu, terdapat beragam helikopter di mulai dari helikopter APACHE hingga BELL412EP.
Sementara untuk pertahanan di darat, pemerintahan Presiden SBY mampu membeli sistem roket artileri MLRS, tank Leopard, mobil Komodo, kendaraan peluncur roket R-HAN, hingga tank Anoa.
Sedangkan untuk pertahanan di laut, pemerintahan Presiden SBY mampu membeli kapal perang KORVET hingga KCR60.
Tidak hanya itu, Yan Harahap menyebut, SBY juga turut memperhatikan kekuatan personel TNI. Pada tahun 2004, Indonesia memiliki 353.963 personel TNI.
Sementara pada tahun 2013 mengalami kenaikan jumlah personel TNI hingga menembus angka 415.805. “Ingat, di era SBY, bukan Jokowi!,” pungkasnya.
Alutista di Era Jokowi
Lalu bagaimana di era Presiden Jokowi. Dari 2015 hingga saat ini, anggaran pengadaan hingga perbaikan hanya ada dikisaran Rp10 triliun.
Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.
Khusus di bidang alutsista, Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp9,3 triliun. Selain itu, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp2,65 triliun, TNI AL Rp3,75 triliun, dan TNI AU Rp1,19 triliun.
Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp131,3 triliun yang merupakan anggaran terbesar kedua setelah Kementerian PUPR. Dari jumlah tersebut, Kemenhan berhasil merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp117,9 triliun
Meliputi program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp12,14 triliun.
Selain itu, Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista. Rinciannya, program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,06 triliun, matra laut Rp2,77 triliun, dan matra udara Rp2,19 triliun.
Pada 2019, Kementerian Keuangan menjatah Kemenhan sebesar Rp108,4 triliun. Lagi-lagi, alokasi dana itu terbesar setelah Kementerian PUPR. Dari jumlah tersebut, Kemenhan merealisasikan belanja senilai Rp115,35 triliun.
Serupa dengan pola tahun sebelumnya, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp46,90 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp12,34 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp10,92 triliun.
Pada 2019, Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista. Rinciannya, program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp700 miliar, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp5,2 triliun, matra laut Rp3,63 triliun, dan matra udara Rp2,66 triliun.
Pada 2018, realisasi belanja Kemenhan mencapai Rp106,68 triliun. Mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp41,74 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp11,38 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp10,58 triliun.
Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista pada 2018. Rinciannya, program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp714 miliar, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp3,6 triliun, matra laut Rp3,39 triliun, dan matra udara Rp1,19 triliun.
Tahun sebelumnya, Kemenhan merealisasikan belanja sebesar Rp117,29 triliun. Mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp38,45 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp13,18 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp13,36 triliun.
Pada 2017, Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista. Rinciannya, program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp2,45 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp7 triliun, matra laut Rp5,19 triliun, dan matra udara Rp3,71 triliun.
Pada 2016, realisasi belanja Kemenhan mencapai Rp98,08 triliun. Mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp32,97 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp8,66 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp9,98 triliun.
Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista. Rinciannya, program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp2,6 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp6,5 triliun, matra laut Rp3,48 triliun, dan matra udara Rp5,2 triliun
Sementara itu, realisasi belanja Kemenhan di 2015 tercatat sebesar Rp101,36 triliun. Serupa, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program, yakni penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp32,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp9,7 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp13,44 triliun.
Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista. Rinciannya, program modernisasi alutsista/non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp3,83 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp4,99 triliun, matra laut Rp5,19 triliun, dan matra udara Rp5,5 triliun. (KN/fajar)
