Masalah Aset Buton-Baubau Belum Tuntas di BPK

Bau-bau

KENDARINEWS.COM — Boleh saja Bupati Buton, La Bakry dan Wali Kota Baubau, AS Tamrin, sepakat dan menganggap polemik aset daerah selama ini sudah tuntas. Hanya saja, mufakat antara kedua belah pihak dianggap belum cukup oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu karena belum didukung dengan penyelesaian administrasi sesuai regulasi. Makanya, BPK masih mengganggap laporan aset Buton masih bermasalah. Bahkan menjadi persoalan utama yang menjadi perhatian auditor negara tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Rozi Harman saat mengawali pemeriksaan pendahuluan di Buton, Senin (15/2) sore. Dalam penegasannya, Rozi menyebut masalah yang perlu menjadi perhatian serius bagi Pemkab Buton adalah aset. “Catatan perhatian BPK, permasalahan aset yang berlarut-larut. Sebenarnya aturan dan regulasi sudah ada, persepsinya saja yang berbeda,” katanya di hadapan Bupati La Bakry dan seluruh jajarannya.

Kata Rozi, masalah aset memang sebaiknya diselesaikan pada tingkat pimpinan dulu. Tetapi tidak bisa terhenti ditahap itu saja. “Menurut mereka (Pemkab Buton dan Pemkot Baubau) sudah selesai. Tapi bagi BPK itu belum 100 persen. Banyak aset Buton yang menggantung,” ungkapnya lagi. Masih soal aset itu, BPK mengingatkan agar Pemkab Buton tidak menghilangkan aset terkait kegiatan rutin dan aset sejarahnya. “Aset sejarah jangan sampai hilang, kegiatan rutin harus pula terakomodasi, misalnya rumah jabatan, mess mahasiswa, kantor penghubung, gedung pertemuan, asrama haji, itu yang paling penting untuk tempat singgah,” tambahnya.

Lebih lanjut soal pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan, BPK mengingatkan pula OPD agar catatan-catatan tahun sebelumnya untuk dipastikan sudah dilakukan perbaikan. “Kami harapkan OPD bisa seirama dengan kerja-kerja kita. Setiap tahun sudah siap administrasi. Apalagi zaman teknologi, sudah jarang dokumen itu disajikan dengan kertas, dan kami ingin lebih cepat membacanya,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Buton, La Bakry, mengakui jika persoalan aset memang masih perlu perbaikan. Ia sudah menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk melakukan sensus terhadap daftar aset. Sehingga profil laporan pertanggungjawaban Pemkab tahun ini lebih baik dari sebelumnya. “Soal aset ini memang masih dalam proses penyempurnaan, kami melakukan sensus terhadap aset-aset. Kemudian, saya berharap pada semua OPD, agar kita semua sudah siap, tolong sajikan datanya dengan baik,” ungkapnya dalam membuka pertemuan tersebut. Untuk diketahui proses audit interim itu akan berlangsung hingga 5 Maret mendatang. Berlangsung selama 25 hari terhitung sejak 9 Februari lalu. (b/lyn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *