Tinjau Proyek Bendungan di Jatim, Stafsus Wapres Temukan Kendala Anggaran dan Pembebasan Lahan

KENDARINEWS.COM — Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Bidang Investasi dan Infrastruktur, Dr. Sukriansyah S Latief, menemukan ada beberapa kendala dalam konstruksi bendungan seperti Paket I dan paket II mengalami hambatan penyelesaian konstruksi sampai 100 persen dalam penuntasan proyek bendungan di Jawa Timur. Seperti pengerjaan bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk.

Hal itu diungkapkan Sukriansyah usai melakukan kunjungan kerja ke Jatim, Rabu-Jumat (2-4/12) mengecek lebih jauh progres dan kendala yang dialami pembangunan bendungan tersebut serta penyelesaian yang akan diambil. “Memang ada masalah kekurangan anggaran. Dana yang direncanakan awal kontrak tidak sesuai dalam pelaksanaan setelah berjalan dikarenakan banyak perubahan desain,” kata Sukriansyah.

Akibat kendala tersebut, lanjut Sukriansyah, penyelesaian pelaksanaan paket I dan II sampai 100 % masih membutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar yakni Rp700 Miliar dan saat ini sedang dalam usulan di Kementrian PU cq Dirjen Sumber Daya Air. Ini juga melibatkan BPKP dalam review anggaran tersebut. “Dari sudut hukum harus melibatkan BPKP dan Kejaksaan agar tidak ada temuan kemudian hari. Intinya pekerjaan kontruksi bendungan Semantok harus segera didorong dalam penambahan anggaran,” tambahnya.

Sementara itu untuk progres pembebasan lahan bendungan Semantok Nganjuk, dari hasil pemaparan dan kunjungan kerja ke lokasi proyek bendungan ditemukan beberapa masalah seperti pengadaan tanah seluas 674.38 Ha dimana ada sebagian tanah masyarakat sebanyak 258 bidang.

Dari 258 bidang, sampai saat ini hanya 15 bidang yang menolak hasil appraisal, sementara sisanya 243 bidang menolak hasil taksiran (Appraisal). “Adapun alasan penolakan hasil appraisal tersebut dikarenakan kesalahan yang dilakukan dalam menghitung kerugian tanah, rumah dan atasan yang berdiri dilahan masyarakat. Adapun dana untuk pembayaran tersebut saat ini sudah disiapkan oleh LMAN,” ujar Sukriansyah.

Untuk mempercepat penyelesaian pengadaan tanah tersebut, maka saat ini sudah dilakukan oleh pihak kementerian PU cq Balai Sumber Daya Air soal appraisal. Agar tidak terjadi temuan terhadap perbedaan harga dalam pengadaan tanah tersebut, maka saat ini pihak Kementerian PU Cq Balai Sumber Daya Air mengajukan ke Kanwil dan BPN nganjuk bersama KJPP segera melakukan evaluasi ulang harga appraisal.

“Apabila tidak segera diproses evaluasi ulang harga appraisal, maka dampak penyelesaian bendungan semantok akan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan juga dikawatirkan menimbulkan gejolak sosial atas keterlambatan pembayaran tanah masyarakat yang sudah dipakai oleh proyek bendungan semantok”, ujarnya

Stafsus Wapres untuk mempercepat hasil ulang appraisal, maka Kementerian ATR segera mendorong Kanwil dan BPN nganjuk bersama KJPP melakukan evaluasi ulang harga appraisal. (KN)

Tinggalkan Balasan