Oleh: Andi Awaluddin Mar’uf
(Dosen fisip UMKendari, founder Lembaga riset Indeks insan Politeia, pemerhati demokrasi dan politik lokal)
Dalam sembilan hari, dua hal besar terjadi di lingkar kekuasaan nasional. Pada 3 November 2026, Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Pada 12 November, Gibran Rakabuming Raka berhenti sebagai wakil presiden. Belum ada bukti bahwa keduanya berkaitan. Tetapi ada yang janggal. Listyo baru dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober, dan sebulan kemudian sudah menjadi tersangka. Presiden kehilangan orang kepercayaannya dan wakilnya hampir bersamaan.
Fakta yang Ada, Dugaan yang Belum
Yang sudah disampaikan polisi cukup jelas. Sejak 2025, nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem penyadapan Polri tanpa verifikasi, lalu disadap. Jejaknya dihapus pada Oktober 2026. Ada empat perwira tinggi yang kini menjadi tersangka. Sasarannya bukan hanya presiden, tetapi juga pejabat, politikus, media, organisasi masyarakat, dan pengusaha. Polisi juga memeriksa puluhan saksi dalam penyelidikan dugaan makar. Semua masih dugaan, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Yang belum jelas adalah motifnya. Sebagian pengamat menyebut ini serangan balik oligarki terhadap Presiden. Ada yang menduga biayanya datang dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal. Belum ada bukti resmi untuk itu. Penertiban tambang ilegal memang makin gencar sejak Listyo ditahan, tetapi dua kejadian yang berurutan belum tentu saling menyebabkan.
Membaca Pola, Bukan Menuduh Orang
Mari lihat polanya. Sadapan itu berharga karena informasi adalah alat tawar. Siapa tahu rahasia pejabat, politikus, dan pengusaha, ia bisa menekan, bisa pula berdagang. Para pengkaji oligarki seperti Jeffrey Winters, serta Richard Robison bersama Vedi Hadiz, sudah lama menjelaskan bahwa pemilik modal besar menjaga hartanya dengan dekat pada kekuasaan, dan aparat adalah salah satu pintu terpenting. Kalau dugaan itu benar, sadapan bukan sekadar pengintaian. Ia perisai bagi bisnis yang tidak ingin diganggu.
Gagasan negara bayangan dari William Reno menambah satu pertanyaan tajam. Di luar, negara tampak utuh, ada kantor, seragam, dan aturan. Di dalam, keputusan penting bisa ditentukan jaringan tidak resmi yang hidup dari balas jasa dan bagi hasil. Maka yang perlu dijawab, apakah ini ulah satu orang atau jaringan. Di titik ini kita harus berhati hati, karena istilah negara bayangan gampang dipakai untuk menuduh. Ia alat untuk berpikir, bukan vonis. Pengadilan yang harus membuktikan ada atau tidaknya jaringan itu.
Satu hal sudah terlihat tanpa menunggu putusan. Nomor bisa dimasukkan ke sistem tanpa verifikasi, dan jejaknya bisa dihapus. Artinya pengawasan di dalam tubuh aparat lemah. Presiden menitipkan kewenangan kepada aparat, tetapi tidak punya mata yang cukup untuk memeriksa pemakaiannya. Masalahnya sistem, bukan hanya orang.
Kursi wakil presiden berasal dari sumber masalah yang berbeda. Gibran mundur setelah polemik surat penyetaraan ijazah SMA yang dipakai saat pencalonan 2024 bergulir di pengadilan. Di DPR, 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat. Gibran menyatakan keputusannya tidak berkaitan dengan ijazah. Pesan politiknya terang. Koalisi besar tidak otomatis solid, dan syarat pencalonan yang sejak awal diperdebatkan akhirnya ditagih. MPR dijadwalkan memilih penggantinya bulan Desember 2026.
Ujian bagi Presiden dan Negara
Dua pilar kekuasaan Prabowo, yaitu aparat keamanan dan legitimasi politik, diguncang dalam waktu yang sama. Ia punya peluang membersihkan aparat dan membongkar jaringan keuntungan gelap. Tetapi peluang itu punya syarat. Penegakan hukum harus terlihat adil. Sebagian pihak sudah mempertanyakan cepatnya penangkapan. Kalau yang diusut hanya lawan dan yang dekat dilindungi, publik akan membaca ini sebagai perebutan kekuasaan. Pemilihan wakil presiden juga menjadi ujian apakah yang dipilih tokoh yang memperkuat legitimasi, atau sekadar penjaga kepentingan kelompok.
Dunia ikut menonton. Batu bara, nikel, emas, dan sawit diperebutkan pasar global, dan investor menilai Indonesia dari kepastian hukumnya. Pada 2013, Presiden SBY disadap intelijen Australia dan Indonesia menjawab lewat diplomasi. Kini dugaan datang dari dalam, dengan alat negara sendiri. Menjawabnya tidak bisa dengan diplomasi, hanya dengan pembenahan dan pembuktian.
Karena itu, menahan beberapa jenderal belum cukup. Publik perlu tahu siapa yang memerintah, siapa yang membayar, dan siapa yang menikmati hasilnya, setinggi apa pun jabatannya. Kalau penyidikan berhenti di pangkat bintang dan tidak menyentuh pemodal, itu hanya pergantian pemain, sedangkan permainannya tetap sama. Dan bila telepon seorang presiden saja bisa dibuka tanpa prosedur, warga biasa tidak punya alasan merasa aman. Ukuran keberhasilan kasus ini bukan jumlah yang ditahan, tetapi apakah sistem penyadapan benar benar tertutup bagi penyalahgunaan kekuasaan.










































