Oleh: Amirudin
Demokrasi tidak semestinya dimaknai hanya sebagai proses memberikan suara pada hari pemungutan suara. Jauh sebelum seseorang datang ke tempat pemungutan suara, terdapat proses penting yang menentukan kualitas pilihan politiknya, yakni mengenali, memahami, dan menilai calon yang akan dipilih.
Pemilu bukan sekadar momentum untuk menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Pemilu juga merupakan ruang bagi masyarakat untuk memastikan bahwa orang-orang yang akan menerima mandat rakyat memiliki kapasitas, integritas, rekam jejak, serta kualifikasi yang layak untuk menjalankan tanggung jawab publik.
Karena itu, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih. Kualitas demokrasi juga perlu dilihat dari seberapa jauh pemilih menggunakan hak politiknya secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
Partisipasi Tidak Berhenti di Bilik Suara
Selama ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu kerap dipahami secara sederhana sebagai kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara. Padahal, partisipasi publik memiliki makna yang jauh lebih luas.
Masyarakat bukan hanya pemilik suara, melainkan juga bagian penting dari mekanisme pengawasan demokrasi. Sebelum menentukan pilihan, masyarakat perlu memiliki kesempatan dan kemauan untuk mengenali calon, mempelajari latar belakangnya, memahami visi dan programnya, serta menelusuri rekam jejaknya.
Dalam konteks pencalonan anggota DPR dan DPRD, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e.
Undang-undang yang sama juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap bakal calon anggota DPR dan DPRD. Pasal 253 mengatur mekanisme klarifikasi melalui partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat tersebut. Sementara itu, Pasal 263 ayat (2) mengatur mekanisme klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat mengenai bakal calon anggota DPD.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bukan sekadar pelengkap tahapan pemilu. Partisipasi publik merupakan bagian dari proses untuk membangun pencalonan yang lebih terbuka dan akuntabel.
Dengan demikian, ketika informasi calon diumumkan kepada publik, masyarakat perlu memanfaatkan ruang tersebut secara aktif. Informasi mengenai pendidikan, pekerjaan, pengalaman, rekam jejak, dan latar belakang calon patut dicermati sebagai bahan pertimbangan sebelum menentukan pilihan.
Mengenali dan Mengidentifikasi Calon sebagai Budaya Demokrasi
Membangun pemilih cerdas berarti membangun kebiasaan untuk tidak memilih hanya berdasarkan popularitas, kedekatan emosional, imbalan, atau pengaruh sesaat. Pemilih perlu membiasakan diri mencari informasi, membandingkan sumber, dan menguji kebenaran informasi yang diterima.
Dalam era digital, akses terhadap informasi semakin terbuka. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa tantangan berupa informasi yang tidak lengkap, menyesatkan, bahkan sengaja diproduksi untuk membentuk persepsi publik.
Oleh sebab itu, literasi politik dan literasi digital perlu menjadi bagian penting dari pendidikan pemilih. Masyarakat perlu mengetahui informasi apa yang relevan untuk ditelusuri, sumber mana yang dapat dipercaya, serta bagaimana menyampaikan masukan apabila menemukan informasi yang patut diklarifikasi.
Tentu, mengenali dan mengidentifikasi calon tidak berarti masyarakat harus mengambil alih kewenangan penyelenggara pemilu atau melakukan pemeriksaan forensik terhadap dokumen persyaratan calon. Hal tersebut tetap harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, masyarakat dapat berperan sebagai mata dan telinga demokrasi: mencermati informasi yang tersedia, menyampaikan fakta atau dugaan yang relevan, serta menggunakan saluran resmi yang telah disediakan.
Budaya demokrasi yang sehat tumbuh ketika masyarakat tidak bersikap pasif terhadap proses pencalonan, tetapi juga tidak mudah menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian Hukum dan Partisipasi Harus Berjalan Beriringan
Dalam penyelenggaraan pemilu, kepastian hukum merupakan prinsip yang tidak dapat diabaikan. Setiap tahapan memiliki jadwal, prosedur, dan konsekuensi hukum yang harus dihormati. Ketentuan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pengucapan sumpah atau janji anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Namun, kepastian hukum tidak boleh dimaknai sebagai penutupan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan kritik, melakukan pengawasan, atau melaporkan dugaan pelanggaran hukum.
Perlu dibedakan antara penelitian administrasi persyaratan calon yang dilakukan dalam tahapan pencalonan dengan pembuktian material mengenai keaslian suatu dokumen. Keduanya memiliki ruang lingkup, prosedur, dan kewenangan yang berbeda.
Karena itu, apabila setelah tahapan pemilu selesai muncul informasi atau dugaan mengenai dokumen persyaratan calon, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat dan oleh lembaga yang berwenang. Pada saat yang sama, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan informasi dan kritik secara bertanggung jawab.
Pelajaran penting yang perlu kita ambil adalah bahwa partisipasi publik akan lebih efektif apabila dilakukan sejak tahapan pencalonan berlangsung. Masyarakat tidak perlu menunggu seseorang terpilih untuk mulai mengenali latar belakangnya. Kesempatan untuk mencermati calon seharusnya dimanfaatkan ketika informasi pencalonan diumumkan dan ruang tanggapan masyarakat tersedia.
Membangun Pendidikan Pemilih yang Lebih Substantif
Pendidikan pemilih ke depan perlu bergerak melampaui ajakan untuk datang ke tempat pemungutan suara. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menilai kualitas calon, memahami proses pencalonan, mengenali hak dan kewajibannya, serta mengetahui saluran partisipasi yang tersedia.
Upaya ini tidak dapat hanya dibebankan kepada KPU. Partai politik, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas pemuda, organisasi perempuan, media massa, dan berbagai elemen masyarakat perlu mengambil bagian.
Partai politik, misalnya, memiliki tanggung jawab penting dalam proses rekrutmen dan pencalonan kader. Perguruan tinggi dapat memperkuat literasi politik melalui kajian dan diskusi publik. Media massa dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang berimbang dan terverifikasi. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi jembatan yang mendorong keterlibatan warga dalam pengawasan demokrasi.
KPU, sesuai tugas dan kewenangannya, perlu terus memperkuat pendidikan pemilih yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas partisipasi masyarakat.
Pada akhirnya, demokrasi yang berkualitas membutuhkan pemilih yang tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk menentukan pilihannya.
Pemilih cerdas adalah fondasi demokrasi berkualitas. Semakin baik masyarakat mengenali calon sebelum memilih, semakin besar peluang lahirnya pilihan politik yang rasional dan bertanggung jawab. Dari sinilah partisipasi publik menemukan maknanya yang lebih utuh: bukan hanya menggunakan hak suara, melainkan ikut menjaga kualitas orang-orang yang menerima mandat rakyat.
Amirudin adalah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili pernyataan resmi kelembagaan KPU.










































