KENDARINEWS, COM— Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Romadu Novelino, S.H., M.H., memberikan peringatan tegas kepada seluruh Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pomalaa dan Baula agar tidak sembarangan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT). Dokumen yang diterbitkan tidak sesuai fakta dan prosedur berpotensi memicu konflik agraria sekaligus menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi penerbitnya.
Peringatan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Potensi Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial” yang digelar Kejaksaan Negeri Kolaka, Senin (9/11/2026).
Romadu menegaskan, SKT maupun SPPFBT tidak boleh diterbitkan hanya berdasarkan keterangan sepihak. Penerbitannya harus didasarkan pada fakta penguasaan fisik tanah, riwayat kepemilikan yang jelas, serta proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika sudah ada sengketa atau tumpang tindih penguasaan tanah, jangan diterbitkan. Dokumen yang tidak sesuai fakta di lapangan justru menjadi bibit konflik yang panjang dan merugikan masyarakat,” ujar Romadu.
Lebih tegas, Kajari Kolaka mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam menerbitkan dokumen pertanahan dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Jika ditemukan unsur melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, perbuatan tersebut dapat dikaji berdasarkan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru.
Namun ia juga menjelaskan, tidak setiap kesalahan administrasi otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
Bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka, Polres Kolaka, dan Kantor Pertanahan, Kejari Kolaka sepakat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerbitan SKT dan SPPFBT. Tujuannya memastikan setiap dokumen sah dan akurat sehingga tidak menjadi sumber sengketa di kemudian hari.
FGD juga merekomendasikan percepatan digitalisasi peta kawasan. Dengan satu peta digital yang terintegrasi — mencakup batas desa, bidang tanah, kawasan hutan, hingga izin pertambangan — tumpang tindih lahan dapat terdeteksi lebih dini dan akurat.
Kegiatan yang dihadiri Bupati Kolaka Amri, Kepala Kantor Pertanahan, camat dan kades se-Pomalaa dan Baula, serta perusahaan pertambangan ini diharapkan menjadi langkah pencegahan dini. Khusus di kawasan pertambangan, persoalan tanah menyangkut hak hidup masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun. Sinergi antarinstansi dinilai kunci agar keadilan hukum dan keadilan sosial dapat berjalan beriringan.
