KendariNews.com – Gejolak pasar modal Indonesia berbuntut panjang. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan marah besar setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) melayangkan peringatan terkait transparansi pasar modal Tanah Air. Peringatan itu memicu tekanan hebat di bursa hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dalam dua hari perdagangan.
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa polemik ini menjadi perhatian serius di lingkaran Istana. Bahkan, beberapa pejabat otoritas pasar modal diminta mengundurkan diri.
“Itu menjadi topik hangat minggu lalu. Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri. Dan ada alasannya, karena tidak ada transparansi,” ujar Hashim dalam acara ASEAN Climate Forum di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Hashim, kemarahan Presiden bukan hanya dipicu oleh anjloknya IHSG, melainkan karena persoalan ini dinilai menyangkut kredibilitas Indonesia di mata dunia. Teguran MSCI dianggap berpotensi mencoreng kehormatan negara dan menurunkan kepercayaan investor global.
“Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan,” tegas Hashim. dikutip dari detik.com
IHSG tercatat melemah tajam pada 28–29 Januari, memicu kepanikan di kalangan investor, terutama investor ritel yang disebut mengalami kerugian signifikan. Situasi ini turut menyeret reputasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sorotan tajam publik.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, lima pejabat tinggi pasar modal resmi mengundurkan diri pada Jumat (30/1). Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, Kepala Dewan Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek I.B. Aditya Jayaantara, serta Direktur Utama BEI Iman Rachman.
Langkah mundurnya para pejabat tersebut dinilai sebagai upaya meredam tekanan sekaligus memulihkan kepercayaan pasar. Namun, peristiwa ini menjadi alarm keras bagi tata kelola pasar modal nasional.
Kini publik dan pelaku pasar menanti langkah cepat pemerintah dalam membenahi sistem pengawasan dan memperkuat transparansi demi memastikan stabilitas serta menjaga nama baik Indonesia di kancah global. (Ris)
