KENDARINEWS.COM — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara akan kembali berjalan mulai Senin, 5 Januari 2026. Sebagian besar satuan pendidikan di daerah terdampak dinyatakan telah siap melaksanakan pembelajaran.
Kepastian tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam sambutannya pada acara Peresmian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kota Medan, Minggu (4/1). Berdasarkan data Kemendikdasmen, terdapat 1.215 sekolah yang terdampak bencana di Sumatra Utara.
“Dari jumlah tersebut, yang siap beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari nanti sebanyak 1.157 sekolah atau 95,23 persen,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah sekolah yang berada dalam tahap pemulihan. Sebanyak 19 sekolah atau 1,6 persen akan melaksanakan pembelajaran darurat menggunakan tenda, sementara 29 sekolah atau 2,4 persen masih menjalani proses pembersihan pascabanjir dan longsor.
“Insya Allah pada 5 Januari besok sekolah-sekolah tersebut sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” katanya.
Untuk satuan pendidikan yang belum sepenuhnya pulih, Kemendikdasmen telah menyiapkan kebijakan khusus agar proses pembelajaran dan asesmen tetap berlangsung. Kurikulum yang diterapkan bersifat adaptif dan disesuaikan dengan kondisi darurat di lapangan.
Menurut Abdul Mu’ti, pendekatan tersebut dirancang fleksibel tanpa mengurangi esensi pembelajaran. Pemerintah berkomitmen memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski berada dalam situasi bencana.
“Yang penting adalah semangat kita untuk bangkit, semangat kita untuk dapat belajar, dan bersemangat meraih masa depan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan sektor pendidikan di Sumatra Utara, mulai dari jajaran Kemendikdasmen, Pemerintah Provinsi Sumut, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Dukungan lintas sektor tersebut dinilai krusial dalam menyukseskan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya program revitalisasi satuan pendidikan. Pemerintah berharap, melalui langkah-langkah tersebut, layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat terus berjalan secara layak dan berkelanjutan. (JawaPos)
