KENDARINEWS.COM — BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan resmi menerapkan sistem penjaminan dugaan Kasus Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui integrasi digital pada aplikasi e-PLKK secara nasional. Implementasi ini menjadi terobosan penting dalam mempercepat, mengefisienkan, dan menyeragamkan layanan penjaminan KK/PAK di seluruh Indonesia.
Melalui integrasi tersebut, proses validasi kepesertaan, penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP), hingga pencatatan tarif INA-CBGs kini dapat dilakukan secara otomatis dan akurat. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata transformasi layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang lebih mudah dan berorientasi pada kepastian layanan. Ia menyampaikan bahwa pekerja dapat memperoleh layanan sejak fase awal dugaan KK/PAK tanpa perlu khawatir. Pekerja yang terindikasi mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja cukup mendatangi rumah sakit mitra, lalu sistem akan langsung melakukan pengecekan eligibilitas mereka.
Roswita menjelaskan bahwa selama ini hambatan administratif di tahap awal sering memperlambat penanganan medis. Dengan terkoneksinya sistem BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, proses tersebut kini jauh lebih responsif dan transparan. Fasilitas kesehatan pun memperoleh alur kerja yang lebih terstruktur berkat mekanisme penjaminan yang telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, di mana BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai penjamin pertama pada kasus dugaan KK/PAK.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati, menekankan bahwa integrasi ini memberikan kepastian bagi rumah sakit untuk segera memberikan pelayanan tanpa keraguan. Ia menyebut komitmen kedua lembaga memastikan setiap pekerja yang membutuhkan layanan tetap terjamin, baik proses penjaminannya melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Di sisi lain, kedua instansi juga akan melakukan pengawasan bersama sehingga akuntabilitas pelayanan tetap terjaga sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk laporan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan dan prosedur rujukan berjenjang di BPJS Kesehatan.
Program integrasi e-PLKK ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dengan beroperasinya fitur penjaminan dugaan KK/PAK secara digital, peserta BPJS Ketenagakerjaan kini dapat menerima layanan kesehatan segera tanpa perlu menunggu kesimpulan final. Sistem baru ini menghadirkan beberapa keuntungan, mulai dari pelayanan langsung sesuai ketentuan tarif dan kelas rawat, proses administrasi yang lebih sederhana dan seragam secara nasional, pengurangan potensi sengketa melalui validasi otomatis, hingga dokumentasi digital yang lebih rapi bagi fasilitas kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan memastikan bahwa monitoring berkala akan terus dilakukan untuk menjamin proses penjaminan dugaan KK/PAK berjalan optimal serta memberikan perlindungan yang semakin kuat bagi pekerja di seluruh Indonesia. (CNBC Indonesia)
