KENDARINEWS.COM — Upaya Indonesia meningkatkan lifting minyak dan gas bumi pada 2026 kembali terbentur dua persoalan klasik yang belum terselesaikan: proses perizinan yang panjang dan rantai suplai industri migas yang masih belum efisien. Padahal, di tengah konsumsi energi nasional yang terus naik dan penurunan produksi minyak dalam satu dekade terakhir, sektor hulu migas tetap menjadi pilar ketahanan energi sekaligus penentu arah pertumbuhan industri.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/12/2025).
Yuliot menegaskan bahwa percepatan reformasi perizinan harus menjadi prioritas utama pemerintah dan lintas lembaga. Selain itu, optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan wilayah kerja baru, serta reaktivasi sumur tua disebut sebagai langkah strategis yang tak bisa ditunda.
“Ini tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri. Karena itu, selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan energi alternatif,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip dari Kompas.com.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menambahkan bahwa berbagai izin lintas sektor seperti izin lingkungan, pertanahan, kawasan hutan, hingga kepabeanan masih menghambat banyak proyek strategis. Proses administrasi yang berlarut-larut dinilai dapat menggeser jadwal pengeboran dan menunda waktu onstream faktor penting dalam mengejar target produksi nasional.
“Birokrasi perizinan yang panjang dan lintas sektor masih menjadi tantangan kita bersama. Percepatan perizinan sangat menentukan,” tegas Djoko, dikutip dari Kompas.com.
Selain masalah perizinan, rantai suplai migas juga menjadi perhatian serius dalam rakor tersebut. Keterlambatan pengadaan, ketergantungan pada barang impor, hingga pasokan material kritis yang tidak stabil berulang kali memengaruhi kelancaran Work Program & Budget (WP&B).
Sekretaris SKK Migas, Luky A. Yusgiantoro, menilai efisiensi rantai suplai hanya dapat dicapai jika pengelolaan material dilakukan lebih transparan, termasuk melalui pengadaan bersama dan pemanfaatngan rig secara berbagi.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi serta integrasi data pengadaan lintas lembaga untuk memangkas waktu proses pemenuhan material yang dibutuhkan industry.
Sebagai langkah konkret, SKK Migas kini mengoptimalkan Centralized Integrated Vendor Database (CIVD), sebuah platform terpusat untuk kualifikasi vendor seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sistem ini diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi perusahaan nasional, termasuk UMKM, untuk terlibat dalam proyek-proyek hulu migas.
Dalam forum Rakor Dukbis 2025, SKK Migas dan KKKS mulai merumuskan Grand Design Dukungan Bisnis 2026, yang memadukan agenda peningkatan produksi, efisiensi biaya, tata kelola rantai suplai, pengembangan masyarakat, hingga keberlanjutan operasi.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah dan pelaku industri migas kini dituntut bergerak lebih cepat dan terkoordinasi untuk memastikan target lifting 2026 dapat tercapai tanpa hambatan struktural yang selama ini terus berulang.
