KENDARINEWS.COM–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin memperkuat komitmen membangun sektor kelautan dan perikanan melalui pengelolaan ekosistem pesisir dan laut berbasis kolaborasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penerapan konsep ekonomi biru (blue economy) yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya laut, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan
Komitmen itu ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Muhammad Fadlansyah, saat mewakili Gubernur Sultra Andi Sumangerukka membuka Lokakarya Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah kabupaten pesisir, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan, termasuk Rare Indonesia
Dalam sambutannya, Pj Sekda Muhammad Fadlansyah, mengatakan Sultra merupakan provinsi kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan sangat besar. Dua pertiga wilayah Sultra merupakan lautan yang menyimpan sumber daya perikanan melimpah dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah
“Berdasarkan data tahun 2024, produksi perikanan tangkap Sultra mencapai sekitar 270 ribu ton per tahun, sedangkan produksi perikanan budidaya mencapai sekitar 420 ribu ton per tahun. Capaian tersebut menunjukkan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Pj Sekda Muhammad Fadlansyah
Dia mengungkapkan, namun di balik potensi tersebut, menurut Fadlansyah, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Mulai dari ancaman overfishing, kerusakan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang, dampak perubahan iklim, konflik pemanfaatan ruang laut, hingga rendahnya nilai tambah hasil perikanan yang masih dinikmati masyarakat pesisir.Karena itu, kata dia, paradigma pembangunan kelautan tidak lagi cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
“Yang harus kita jaga adalah bagaimana sumber daya pesisir dan laut tetap lestari, masyarakat pesisir dan nelayan semakin sejahtera, dan ekonomi daerah terus tumbuh secara berkelanjutan. Itulah esensi ekonomi biru yang saat ini menjadi arah pembangunan nasional sekaligus bagian dari visi pembangunan Sulawesi Tenggara,” ujarnya
Untuk mewujudkan hal tersebut, Dia menjelaskan, Pemprov Sultra telah menyiapkan sejumlah arah kebijakan strategis. Di antaranya memperkuat pengelolaan ekosistem pesisir dan laut berbasis co-management, yakni model pengelolaan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan
“Selain itu, pemerintah juga akan terus memperkuat perikanan skala kecil sebagai pilar ketahanan pangan daerah, mempercepat perlindungan dan pemulihan ekosistem pesisir, menyelaraskan kebijakan antarperangkat daerah, serta memperkuat pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya.
Dia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi biru. Sebab, manfaat dari ekosistem laut yang sehat tidak hanya dirasakan oleh sektor perikanan, tetapi juga sektor pariwisata, lingkungan hidup, hingga investasi daerah.”Saya sangat mengapresiasi Rare Indonesia yang selama lebih dari tujuh tahun menjadi mitra strategis Pemprov Sultra dalam mendampingi masyarakat pesisir melalui program pengelolaan akses perikanan berbasis masyarakat,” tambahnya.
Dia mengungkapkan, kolaborasi yang dibangun Rare bersama pemerintah daerah telah memberikan dampak nyata, mulai dari penguatan pengelolaan akses perikanan, konservasi ekosistem pesisir dan laut, hingga peningkatan kapasitas serta kesejahteraan nelayan skala kecil
“Program-program Rare memberikan manfaat besar bagi masyarakat nelayan di Sulawesi Tenggara. Ke depan yang perlu terus diperkuat adalah koordinasi dengan pemerintah daerah agar setiap program dapat saling melengkapi sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan hasil maksimal,” katanya
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Miftahul Huda, menyebut Sultra menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam implementasi program ekonomi biru nasional.Dia menjelaskan, KKP saat ini menjalankan enam program prioritas sektor kelautan dan perikanan, antara lain penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut dan darat, revitalisasi tambak pesisir, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, modernisasi armada perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.Dia menambahkan, Selain itu, KKP juga menjalankan program Local Action Against Plastic Pollution (LAAP) yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat pesisir dalam mengurangi pencemaran sampah plastik di laut sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem
“KKP juga tengah mengembangkan program Namu Lauta di kawasan konservasi Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, dengan luas sekitar 81.902 hektare. Program tersebut tidak hanya membangun infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, termasuk desa wisata dan usaha berbasis sumber daya pesisir,” ungkapnya
“Di sisi lain Sultra menjadi daerah pertama sekaligus model nasional dalam penerapan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.Di sisi lain, Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, mengungkapkan Sultra menjadi daerah pertama sekaligus model nasional dalam penerapan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.”Sekitar 96 persen pelaku usaha perikanan di Sultra merupakan nelayan skala kecil. Karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi solusi agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya laut,” ujar Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto.
Dia menjelaskan, hingga saat ini telah terdapat delapan kawasan PAAP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra, sementara belasan kawasan lainnya masih menunggu penetapan. Model tersebut kini telah direplikasi di sejumlah provinsi lain sebagai contoh pengelolaan kawasan berdampak konservasi
“Rare juga mengembangkan skema pendanaan inovatif melalui Impact Bond di Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Buton Utara. Program tersebut ditargetkan mampu menjangkau sekitar 25 ribu nelayan tambahan hingga 2030, melengkapi pendampingan yang telah dilakukan kepada sekitar 159 ribu nelayan di 104 desa di Sultra,” ungkapnya.
Dia menilai keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah perlu berkolaborasi karena manfaat laut yang sehat dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari perikanan, pariwisata, lingkungan hidup hingga pembangunan sosial
“Kami berharap melalui lokakarya ini lahir komitmen bersama yang lebih kuat. Setiap sektor memiliki peran masing-masing sehingga pengelolaan pesisir dan laut dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, tujuan besarnya adalah menjaga kelestarian laut Sulawesi Tenggara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” tutupnya. (jib)
