KENDARINEWS.COM — Abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah, semakin mengkhawatirkan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) kembali mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan ekstraktif yang dinilai mempercepat kerusakan ekologis dan memperburuk dampak krisis iklim terhadap masyarakat pesisir.
Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, menegaskan bahwa penyusutan wilayah pesisir di Demak bukan sekadar fenomena alam semata, melainkan akibat langsung dari eksploitasi lingkungan yang melampaui daya dukung.
“Kami melihat kerusakan ekologis di Kabupaten Demak dan bencana di Sumatera berdiri di atas akar masalah yang sama, eksploitasi lingkungan yang melampaui daya dukung alam,” kata Susan, dikutip darikompas.com Selasa (2/12/2025).
Desa-Desa Menghilang dari Peta
Dalam dua dekade terakhir, sejumlah desa pesisir di Demak perlahan hilang dari peta. Desa Timbulsloko, Margolinduk, Morodemak, dan Purworejo kini sebagian besar telah berubah menjadi rawa atau bahkan lautan. Fenomena ini sebelumnya juga telah disampaikan Kiara dalam wawancara Desember 2024.
“Sejumlah desa di pesisir Jateng hilang dari peta. Di Kabupaten Demak, desa-desa seperti Timbulsloko, Bedono, dan Sriwulan kini berubah menjadi rawa atau lautan,” ujar Susan dikutip dari Kompas.com.
Hilangnya garis pantai tersebut dipicu oleh faktor-faktor seperti rusaknya vegetasi penyangga, reklamasi, pengurukan pesisir, serta ekspansi industri skala besar yang mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Risiko Banjir Rob dan Abrasi Meningkat
Susan menyebut kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir memperparah risiko banjir rob dan abrasi. Ia menilai negara belum hadir secara utuh ketika kampung-kampung tenggelam akibat tekanan pembangunan.
“Saat kampung ditenggelamkan oleh kebijakan negara atas nama tol laut atau pembangunan lainnya, masyarakat mengalami banjir rob berkepanjangan dan abrasi parah. Negara tidak hadir, apalagi menetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com.
Kelompok paling terdampak dari krisis ini, kata Susan, adalah perempuan dan anak-anak yang kehilangan ruang hidup serta sumber penghidupan.
Desakan: Hentikan Pembangunan Ekstraktif, Pulihkan Ekologi
Kiara mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pembangunan ekstraktif di pesisir Demak dan fokus pada pemulihan ekologis. Program yang diminta mencakup rehabilitasi mangrove, penguatan sabuk pantai, serta penataan ruang berbasis kesehatan ekosistem.
“Sediakan rencana pemulihan desa tenggelam dan pemukiman aman, termasuk relokasi bermartabat dan perlindungan sumber penghidupan nelayan,” kata Susan, dikutip dari Kompas.com.
Selain itu, Kiara meminta negara menyediakan perlindungan sosial bagi perempuan nelayan, termasuk akses air bersih, layanan kesehatan, serta dukungan terhadap mata pencaharian.
Parade Perempuan Nelayan Menolak Eksploitasi Pesisir
Sebagai bagian dari kampanye advokasi, digelar pula acara “Parade 16 Perahu Perempuan Nelayan: Melawan Eksploitasi Pesisir yang Merusak Kehidupan” dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Parade ini menjadi simbol penolakan terhadap praktik pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan ekologis sekaligus mempertegas peran perempuan nelayan dalam menjaga pesisir dari kehancuran.
Kiara mengajak masyarakat luas untuk tidak lagi memandang krisis pesisir sebagai peristiwa biasa, melainkan sebagai peringatan keras akan perlunya perubahan kebijakan demi menyelamatkan ruang hidup jutaan warga pesisir Indonesia.
