KENDARINEWS.COM— Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin memantapkan diri sebagai daerah tangguh bencana dengan menggelar Jambore Tangguh Bencana 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio, secara resmi membuka acara yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur, termasuk relawan, BPBD kabupaten/kota, TNI-Polri, dunia usaha, dan organisasi sosial. Acara yang dipusatkan di Kebun Raya Kendari pada Sabtu (22/11/2025) ini bertujuan untuk memperkuat sinergi seluruh stakeholder Sultra dalam upaya mitigasi bencana.
Asrun Lio menegaskan bahwa penguatan sistem mitigasi bencana merupakan amanat penting dalam dokumen RPJMD Sultra, mengingat tingginya potensi kerawanan bencana di wilayah tersebut.
“Letak geografis Sultra, berdasarkan kajian risiko, menunjukkan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Oleh karena itu, mitigasi bencana harus menjadi bagian dari seluruh misi pembangunan daerah,” ungkap Asrun Lio.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga layanan sosial harus memperhitungkan aspek kebencanaan. “Ketika kita membangun infrastruktur, itu harus menjadi infrastruktur tangguh bencana. Dalam sektor pangan pun, kita harus mampu mengantisipasi dampak kekeringan dan banjir yang dapat memicu gagal panen,” jelasnya.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulawesi Tenggara, La Ode Saifuddin, menjelaskan bahwa jambore ini menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan teknis para relawan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan.
“Dalam simulasi, alur komando penanganan bencana akan dipraktikkan sesuai prosedur nasional, mulai dari informasi awal BMKG, laporan Pusdalops, keputusan Sekda sebagai Ex Officio Kepala BPBD, hingga penetapan status tanggap darurat oleh gubernur,” ujarnya.
Empat daerah dijadikan sampel dalam skenario gempa 7,5 SR dan potensi tsunami, yaitu: Konawe Utara, Buton Utara, Buton, dan Konawe. “Simulasi ini dibuat semirip mungkin dengan kejadian sebenarnya. Gubernur nantinya akan menerima laporan lengkap dari TNI AU, TNI AL, Basarnas, hingga dinas sosial terkait kondisi lapangan, mulai dari kerusakan runway bandara, akses pelabuhan, hingga dampak di masyarakat,” jelasnya.
La Ode Saifuddin berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat penanggulangan bencana di Sultra. “Kita ingin sinergitas antar-stakeholder makin kuat. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat,” katanya.
