KENDARINEWS.COM– Pemungutan suara pada pilkada tahun 2024 semakin dekat. Para tim pemenang pasangan calon (paslon) kepala daerah mulai memaksimalkan pergerakan untuk meraup suara sebanyak mungkin. Sayangnya, upaya tersebut terindikasi dilakukan dengan cara yang salah oleh salah satu tim paslon di pilkada Kolaka.
Dinamika perkembangan dan isu terkait pilkada serentak di Kabupaten Kolaka saat ini menunjukkan adanya indikasi keberpihakan oleh aparatur sipil negara (ASN) serta aparat pemerintah desa, sehingga di khawatirkan dapat mencederai proses demokrasi yang akan berlangsung di Pilkada nanti. Untuk itu, guna menciptakan situasi demokrasi yang adil, independen serta berkeadilan, maka sejumlah pihak harus terlibat dalam menjaga situasi yang aman.
“Kami meminta kepada penyelenggara KPUD dan Bawaslu serta ASN untuk bersikap netral dengan tidak memihak atau mendukung salah satu paslon tertentu di pilkada Kolaka. Kami juga meminta ASN serta aparat desa agar tidak melakukan penekanan ke masyarakat demi kepentingan paslon tertentu”, pinta Anggota Garda Mekongga Bersatu, Adil Harisa saat menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Kabupaten Kolaka, pada Selasa (12/11).
Adil juga mengingatkan kepada para paslon untuk tidak menggunakan sumber daya pemerintah daerah di pilkada Kolaka. “Camat, lurah dan kepala desa tidak boleh mengintimidasi masyarakat, serta mengarahkan pilihan kepada salah satu paslon tertentu,” pesan Adil, mengingatkan.
Penegasan juga disampaikan oleh Anggota Garda Mekongga Bersatu lainnya, Sudarman. Kata dia, pihaknya mengutuk keras tindakan-tindakan yang mencederai proses demokrasi yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Sudarman menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kolaka untuk tidak saling menyebarkan terkait isu suku atau ras tertentu.
“Kami juga meminta TNI dan Polri agar lebih serius dalam menindaki oknum-oknum yang selama ini merusak alat peraga kampanye dan bahan kampanye paslon tertentu,” pungkasnya.(fad/kn)
