Libatkan Komunitas dan KOL lokal, BPMP Promosikan Program Ditjen PDM Kemendikbudristek

KENDARINEWS.COM— , Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkenalkan program unggulan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kegiatan ini dikemas dalam program sosialisasi yang tidak hanya melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek di Sultra. Sejumlah komunitas dan insan pers turut dilibatkan. Untuk Kendari Pos, diwakil Wakil Direktur (Wadir) Awal Nurjadin.

Kepala BPMP Sultra Junaiddin Pagala, menjelaskan tujuan dilakukannya kolaborasi dengan para Key Opinion Leader (KOL) yakni seluruh UPT Kemendikbudristek di Sultra, komunitas dan media adalah untuk mengkomunikasikan terkait dengan program prioritas Kemendikbudristek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pauddasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

” Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membangun sinergi yang kuat antara
berbagai pemangku kepentingan, te̶masuk komunitas dan KOL lokal. Pa̶tisipasi
aktif da̶i semua pihak sangat diperlukan untuk menyosialisasikan dan
mengimplementasikan program-program prioritas yang telah dirumuskan oleh
Ditjen PDM” papanya pada kegiatan sosialisasi di Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari, kemarin.

Ia menambahkan program-program prioritas gambaran besarnya seperti kebijakan merdeka belajar dari 26 episode yang telah berjalan dimana ada 12 episode yang dikawal oleh BPMP Sulawesi Tenggara.

Salah satu inisiatif yang signifikan adalah kebijakan Merdeka Belajar.
Kebijakan itu merupakan sebuah upaya untuk memberikan keleluasaan dan
kemandi̶rian kepada institusi pendidikan, guru, dan peserta didik dalam proses
pembelajaran.

Kebijakan Merdeka Belajar meliputi penghapusan Ujian Sekolah Berstandar
Nasional (USBN) yang digantikan dengan ujian yang diselenggarakan oleh
masing-masing sekolah. Guru dibe̶rikan kebebasan untuk membuat penilaian
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, sehingga evaluasi dapat
lebih mengakomodasi keberagaman kemampuan dan potensi peserta didik.

Ujian Nasional (UN) yang selama ini menjadi penentu kelulusan pese̶rta didik
digantikan dengan Asesmen Nasional yang terdiri dari Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan numerasi, Su̶rvei Karakter,
serta survei Lingkungan Belajar.

Kebijakan ini juga menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sebelumnya terdiri da̶ri banyak halaman menjadi satu halaman saja, dengan tujuan untuk me̶ringankan beban administratif gu̶ru sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses pembelajaran.

“Selain itu, sistem zonasi dalam Pene̶rimaan Pese̶rta Didik Ba̶ru (PPDB)
dioptimalkan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi
kesenjangan antara sekolah favo̶rit dan non-favo̶rit. Namun, untuk mencapai
hasil yang maksimal, program-program ini membutuhkan dukungan dan
pa̶rtisipasi aktif da̶ri berbagai pemangku kepentingan, te̶masuk komunitas dan
Key Opinion Leaders (KOL) lokal.” papar Junaidin.

Komunitas dan KOL lokal memiliki peran yang strategis dalam menyosialisasikan
dan mengimplementasikan program-program pendidikan di lapangan. Mereka
tidak hanya sebagai pene̶rima manfaat, tetapi juga sebagai agen pe̶rubahan
yang dapat menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli dan berpa̶rtisipasi
dalam peningkatan kualitas pendidikan.

“Olehnya itu kumpul Komunitas dan KOL Lokal dalam Rangka Komunikasi Program P̶rio̶itas sangat krusial dan penting untuk mensosialisasikan Kebijakan-kebijakan episode Merdeka Belajar dalam bentuk program prioritas agarcdapat berjalan maksimal,” tandasnya. (ags/kn)

Tinggalkan Balasan