Menindaklanjuti komitmen bersama tersebut, Pj Gubernur Sultra menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.
“4K Tata Kelola dan Niaga Pangan yang kami implementasikan, Alhamdulillah berhasil menghantarkan kami menjadi Provinsi dengan IPH terendah secara nasional. Semua ini tercapai berkat kerjasama yang baik diantara kita” ujarnya.
Selama periode Januari hingga April 2024, Pj Gubernur juga menggalakkan pelaksanaan program pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh Kabupaten/Kota di Sultra yang melibatkan berbagai instansi terkait.
“Selama periode Januari hingga April 2024, Pemprov Sultra telah melaksanakan pasar murah sebanyak 212 kali di 17 Kabupaten/Kota se-Sultra,” ungkap Pj Gubernur.
“Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan semangat gotong royong, baik oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, Biro Ekonomi Setda bersama dengan Dinas lainnya serta Instansi atau stakeholder lainnya,” tambahnya.
Andap memilih respon cepat dengan kerja konkret di lapangan dalam menyikapi isu inflasi Sultra, terutama inflasi pangan yang selama ini menjadi salah satu catatan negatif bagi Sultra.
“Komoditas pangan yang memberi andil IPH Sultra yakni beras, daging, ayam dan cabai merah,” papar Andap, “dari 13 Kabupaten/Kota non Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sultra, 11 diantaranya alami deflasi.”
Dalam keterangan selanjutnya, Andap menjelaskan IPH tertinggi di Sultra terjadi di Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,90%, sedangkan Kabupaten dengan IPH terendah berada di Kabupaten Bombana yang alami deflasi sebesar -2,91% disebabkan penurunan harga beras, cabai merah dan tempe.
