KENDARINEWS.COM–Universitas Terbuka Kendari (UT Kendari) menggelar seminar kemahasiswaan dengan tema “Desa Digital Sebagai Pondasi Pembangunan Daerah: Problem, Challenge & Opportunity.” di salah satu hotel di Kendari, Rabu (29/11)
Seminar ini dihadiri peserta dari kalangan Aparatur dengan menggandeng narasumber utama seminar berasal dari Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT Muh. Fachri, S.STP.,M.Si serta Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Ir. I Gede Panca, M.Pd, dan di moderatori Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Selatan Drs. Annas Mas’ud M.Si
Universitas Terbuka Kendari juga menjadikan seminar ini sebagai platform Sosialisasi dan Promosi (Sosprom) tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UT yang saat ini sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga 31 Januari 2024. RPL Desa adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal di Program Studi Ilmu Pemerintahan UT Kendari.
Koordinator Bidang Registrasi, Pembelajaran dan Ujian UT Kendari Eko Harianto mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mendes PDTT telah menjelaskan, RPL Desa merupakan program yang khusus untuk meningkatkan SDM perangkat desa.
“Peningkatan kapasitas masyarakat desa terutama bagi mahasiswa UT Kendari, melalui program RPL-Desa Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (bagian dari proses pembelajaran secara online) dalam melaksanakan Layanan Masyarakat serta berkegiatan ekonomi yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.” katanya.
Dalam implementasinya Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik UT, RPL Aparatur Desa dibagi menjadi dua kategori:
Satu RPL Desa bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Ketua BKD, serta RPL Desa bagi Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Anggota BKD.
Eko menambahkan jika Program ini menawarkan kesetaraan semester dan mata kuliah bagi Aparatur Desa dengan rincian:
- Kesetaraan Semester dan Mata Kuliah (MK) Prodi Ilmu Pemerintahan bagi Aparatur Desa Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Ketua BPD = 50 sks atau 17 MK.
- Kesetaraan Semester dan Mata Kuliah (MK) Prodi Ilmu Pemerintahan bagi Aparatur Desa Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Anggota BPD = 35 sks atau 12 MK.
” Kini tercatat 108 mahasiswa dengan latar belakang Aparatur Desa yang berasal dari Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, dan Konawe yang telah menjadi bagian dari program studi, ” tambahnya.
Peserta seminar terdiri dari mahasiswa UT Kendari, khususnya mereka yang memiliki latar belakang sebagai aparatur desa, dan peserta umum.
Seminar ini memiliki fokus pada peran strategis Desa Digital dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT Muh. Fachri, S.STP.,M.Si mengungkapkan bahwa desa digital adalah sebuah konsep pembangunan desa yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan desa yang berdaya saing, produktif, serta mampu mengembangkan potensi daerah
Kepala Dinas DPMD Provinsi Sultra Dr. Ir. I Gede Panca, M. Pd menyabut baik kegiatan seminar kemahasiswaan ini karena yang menjadi sasaran pada seminar ini adalah aparatur desa dari berbagai kabupaten.
“Didalam membangun desa digital ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada Kerjasama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta dan perguruan Tinggi. Dengan pertemuan ini wawasan para Aparatur desa ini semakin baik tentang pentingnya teknologi digital didalam pemerintahan desa maupun Pembangunan desa,” tandasnya.
Di seminar ini turut dihadir pula tim dari Telkomsel yang memberikan informasi terkait Aplikasi SIMPELDESA (Sistem Informasi dan Manajemen Pelayanan Desa). Aplikasi mobile untuk smartphone yang terintegrasi dengan dashboard berbasis web. (rls/fir/asm)