Masuk DCS Pilcaleg, Lurah di Konawe Terancam Sanksi

KENDARINEWS.COM–Gegara masuk dalam daftar calon sementara (DCS) pada pada pemilihan calon legislatif (Pilcaleg) DPRD Konawe, Lurah Konawe Mahmuddin, terancam sanksi.

Ia diduga melakukan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe, ia telah direkomendasikan untuk menerima sanksi.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konawe, Restu Tebara mengatakan, pihaknya telah mengirimkan rekomendasi kepada empat kementerian/lembaga atas dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Mahmuddin. Mulai dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kemenpan-RB, dan Kemendagri.

“Rekomendasinya sudah kita kirim. Intinya terkait dugaan pelanggaran netralitas oknum Lurah Konawe,” ujar Restu Tebara, kemarin.

Restu menuturkan, oknum Lurah Konawe itu diduga melakukan pelanggaran netralitas sebagai seorang ASN dengan masuk sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) partai Gerindra nomor urut 4 yang tarung di daerah pemilihan (Dapil) II Konawe. Ia ketahuan nyaleg dari hasil pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe, beberapa waktu lalu.

“Dalam klarifikasinya, pendaftaran sebagai Bacaleg itu, dilakukannya sendiri. Jadi, dia aktif mengurus semua persyaratan menjadi Bacaleg. Kemudian, sejak terbit kartu tanda anggota (KTA) sebagai anggota partai, dia tidak pernah menulis surat pengunduran diri sebagai ASN,” ungkapnya.

Restu Tebara menambahkan, perihal sanksi yang bakal diterima Lurah Konawe itu, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif. Berupa teguran lisan maupun tertulis, atau penurunan pangkat. Sanksi terberatnya, yakni bisa dikenakan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

“Kita kenakan Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang asas netralitas ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Serta, PP nomor 37 tahun 2004 tentang larangan menjadi anggota parpol. Sanksi terberatnya bisa dipecat,” tandasnya. (zul/kn)

Tinggalkan Balasan