KENDARINEWS.COM–DPRD Kolaka Utara menggelar rapat paripurna Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) Tahun Anggaran 2024, Senin (14/8)
Dalam Rancangan KU-PPAS, terdapat penekanan kuat pada upaya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan daya saing usaha. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi prioritas.” kata penjabat (pj) Bupati Kolaka Utara Parinringi, SE, M.Si
Parinringi menambahkan jika salah satu poin penting dalam Rancangan KU-PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dijadwalkan pada tahun 2024.
“Keputusan ini diambil dengan tujuan mencapai target proyeksi makro daerah, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kolaka Utara.” ujarnya.
Sidang DPRD itu juga telah membahas dengan cermat rencana pendapatan daerah, rencana belanja daerah, dan rencana pembiayaan netto. Meskipun angka-angka ini belum mencakup alokasi dana seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), Dana Insentif Fiskal, dan Dana Hibah, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran secara bijak.
“Berdasarkan Hasil Pembahasan pada Tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kolaka Utara disepakati beberapa hal antara lain, Rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 714,3 Milyar, Rencana Belanja Daerah Sebesar Rp. 781,9 Milyar, dan Rencana Pembiayaan Netto sebesar Rp.67,6 Milyar. Angka angka tersebut belum mencantumkan Alokasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) , Dana Insentif Fiskal serta Dana Hibah, “ paparnya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara, berbagai fraksi menyampaikan pandangan umum terkait anggaran dan program prioritas. Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Fraksi PPP mengusulkan peningkatan target pajak kendaraan dan pemanfaatan potensi tambang. Fraksi Karya Indonesia Raya berharap sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan diberikan perhatian.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong ppemerintah daerah agar memanfaatkan potensi tambang yang ada di Kabupaten Kolaka Utara dengan menghadirkan Smelter di Kolaka Utara.
“Keberadaan smelter di Kolaka Utara sesungguhnya menjadi sebuah keniscayaan untuk segera kita upayakan, mengingat kondisi alam yang ada di Kolaka Utara sangat berlimpah dengan potensi pertambangannya dan hal ini dapat menjadi sector untuk meningkatkan dan penguatan ekonomi kerakyatan.” tandas H. Burhanuddin saat membacakan pandangan Fraksi DPRD Kolaka Utara.(kn)
